GARUT, JABARBICARA.COM — Kunjungan kerja Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, ke sentra pertanian bawang merah di Kabupaten Brebes bukan sekadar agenda simbolik. Langkah tersebut membuka peluang besar bagi Garut untuk keluar dari pola lama pembangunan agrikultur yang parsial dan terfragmentasi. Tiga organisasi tani terkemuka di Garut—HKTI, Tani Merdeka Indonesia, dan Serikat Tani Nelayan Garut—merespons positif, menyerukan pentingnya merumuskan visi pertanian Garut secara kolektif dan kontekstual.
BUMP Sebagai Inspirasi, Bukan Cetak Biru Mentah
Widiana Safaat, S.TP., Ketua HKTI Garut, menilai kunjungan tersebut sebagai pemicu penting dalam pencarian model kelembagaan pertanian berbasis korporasi rakyat seperti BUMP (Badan Usaha Milik Petani). Namun ia mengingatkan, model dari luar daerah tidak boleh langsung diadopsi tanpa pemetaan sosial, budaya, dan ekologi lokal Garut.
“Kita tidak sedang mencari formula ajaib. Justru yang dibutuhkan adalah proses adaptasi yang cerdas dan dialogis. HKTI siap jadi mitra strategis untuk merancang tata kelola pertanian yang berpijak pada kenyataan Garut hari ini,” ujarnya. Sabtu (26/07/2025)
Menurut Widiana, penguatan kelembagaan harus dimulai dari akar—kelompok tani, gapoktan, koperasi, hingga BUMP—dengan prinsip transparansi dan partisipasi petani sebagai subjek utama, bukan semata-mata objek program.
Petani Harus Jadi Aktor, Bukan Penonton Kebijakan
Hal senada disampaikan H. Mamat dari Tani Merdeka Indonesia. Ia menyatakan, model kelembagaan seperti BUMP hanya akan berdampak jika petani memiliki posisi tawar dalam proses perumusannya.
“Banyak program gagal karena pendekatan top-down. Kali ini harus berbeda. Kedaulatan petani itu bukan jargon, tapi harus diwujudkan melalui akses pada kebijakan, sumber daya, hingga penguasaan pasar,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Bupati telah membuka pintu bagi perubahan, namun langkah lanjutan harus melibatkan organisasi tani sebagai kanal penyambung suara petani akar rumput. “Petani tidak butuh janji, mereka butuh ruang untuk bicara dan didengar,” tambah Mamat.
Menyatukan Potensi Gunung dan Laut: Rancang Kebijakan Lintas Ekosistem
Pandangan strategis datang dari Ateng Sujana, S.IP., Ketua Serikat Tani Nelayan Garut, yang menekankan perlunya desain kebijakan agrikultur yang mencakup seluruh lanskap Garut—dari dataran tinggi hingga wilayah pesisir selatan.
“Kalau kita bicara pertanian modern, jangan hanya berhenti di lahan sayur. Komoditas seperti kopi di pegunungan dan ikan di pesisir punya potensi luar biasa. Kelembagaan yang kita bangun harus lentur dan bisa menjembatani keragaman ini,” jelasnya.
Menurut Ateng, Garut membutuhkan model pembangunan agraria yang menyatu dengan karakter ekologis wilayahnya. Ia menegaskan bahwa pendekatan lintas ekosistem akan menciptakan keadilan spasial dan distribusi nilai tambah yang merata antar wilayah.
Literasi Agraria: Pondasi Perubahan yang Terlupakan
Ketiga organisasi tani sepakat bahwa di balik transformasi kelembagaan, hal yang paling mendasar adalah peningkatan literasi agraria. Bukan hanya soal teknologi pertanian, tapi juga pemahaman petani tentang kontrak, hukum agraria, koperasi, hingga strategi menghadapi fluktuasi harga pasar.
“Kita tidak bisa bicara korporasi petani kalau petaninya sendiri belum melek kelembagaan dan ekonomi. Maka perlu didorong sekolah tani, pelatihan reguler, dan forum musyawarah desa yang memperkuat kesadaran agraria,” ujar Widiana.
Momentum Kolaborasi: Bupati Harus Ambil Langkah Lanjut
Inisiatif Bupati Garut menjadi titik tolak penting untuk mengakhiri fragmentasi pembangunan pertanian di daerah. Namun sebagaimana disuarakan para pemimpin organisasi tani, kemajuan hanya akan terwujud bila proses transformasi ini dirancang dan dijalankan secara inklusif, partisipatif, dan berbasis data lapangan.
Langkah selanjutnya adalah membentuk forum multi-pihak antara pemerintah daerah, organisasi tani, akademisi, dan pelaku usaha untuk menyusun peta jalan (roadmap) pertanian Garut 2025–2035.
Dengan semangat gotong royong dan landasan visi bersama, Garut punya peluang besar untuk menjelma menjadi kabupaten agraris modern—bukan sekadar lewat proyek jangka pendek, tetapi melalui gerakan bersama yang membangun dari desa, oleh petani, dan untuk masa depan yang berdaulat. [JB]