JAKARTA, JABARBICARA.COM – Pelantikan 13 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dinilai sebagai momentum strategis untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hingga kini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan oleh Dadan Nugraha, advokat sekaligus pemerhati kebijakan publik, yang menekankan pentingnya pelantikan ini dijadikan sebagai titik awal reformasi tata kelola pemerintahan daerah berbasis prinsip clean and good governance.
“Pengisian jabatan strategis ini tidak boleh hanya menjadi rotasi birokrasi rutin. Harus ada agenda besar, terukur, dan terintegrasi untuk mengentaskan ketertinggalan IPM. Peningkatan rata-rata lama sekolah, pendapatan per kapita, dan angka harapan hidup harus menjadi orientasi kebijakan utama,” tegas Dadan, Kamis (14/08/2025)
Nama Pejabat dan Sektor Strategis
1. Dedy Mulyadi, M.H. – Asisten Ekonomi dan Pembangunan: Akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif.
2. Ahmad Mulyana, ST., M.Si. – Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik: Reformasi regulasi daerah.
3. Rika Agustiana, S.T. – Kadis Perumahan dan Permukiman: Akses hunian layak dan sanitasi.
4. H. Budi Gan Gan Gumilar, S.H., M.Si. – Kadis Penanaman Modal dan PTSP: Peningkatan investasi produktif.
5. Margiyanto, S.H. – Asisten Administrasi Umum: Efisiensi birokrasi.
6. Usep Basuki, S.H., M.H. – Kadis Pemadam Kebakaran: Mitigasi risiko bencana.
7. Ganda Permana, S.Sos., M.M. – Kasatpol PP: Penegakan perda humanis.
8. Drs. H. Hendra Siswara Gumilang, M.M. – Kadis Koperasi dan UKM: Penguatan ekonomi rakyat.
9. Ridzky Rizdnurdhin, S.H., M.Ak. – Kepala Bapenda: Optimalisasi pendapatan daerah.
10. Kristanti Wahyuni, S.H., M.H. – Kepala BKD: Peningkatan kompetensi aparatur.
11. Saepul Hidayat, S.STP., M.Si., M.Ak. – Kepala BPKAD: Pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
12. dr. Inge Andriani Heriawan, M.Si. – Direktur UOBK RSUD dr. Slamet: Peningkatan layanan kesehatan.
13. Asep Wawan Budiman, S.Pd., M.Si. – Kadis Pendidikan: Peningkatan kualitas pendidikan.
Harapan dan Mekanisme Pengawasan Publik
Dadan menggarisbawahi bahwa penguatan IPM membutuhkan sinergi lintas sektor, integrasi data pembangunan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan.
“Pemerintah daerah harus membuka ruang partisipasi publik, menyediakan data terbuka (open data) untuk memudahkan pemantauan kinerja, dan mengukur capaian tiap pejabat secara periodik. Dengan demikian, jabatan ini akan menjadi instrumen perubahan nyata, bukan sekadar posisi administratif,” ujarnya.
Menurut Dadan, sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif adalah determinasi utama IPM yang harus mendapatkan alokasi anggaran prioritas serta pengelolaan yang transparan. Ia menekankan, tanpa tata kelola yang bersih dan inovatif, percepatan pembangunan akan sulit tercapai.
“Kita tidak punya kemewahan untuk berjalan pelan. Garut harus melakukan policy leap atau lompatan kebijakan. Para pejabat baru ini adalah arsitek perubahan yang harus berani keluar dari zona nyaman dan fokus pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. [JB]