GARUT, JABARBICARA.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, H. Dede Kusdinar, menggelar pendidikan politik (dikpol) untuk kader Gerindra di Desa Wisata Saung Ciburial, Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Sabtu (27/9/2025).
Dikpol kali ini mengangkat tema khusus “Koperasi Desa Merah Putih: Pilar Ekonomi Kerakyatan Menuju Indonesia Emas”. Menurut Dede, tema ini dipilih untuk memberikan pemahaman lebih luas kepada kader dan masyarakat mengenai pentingnya peran koperasi desa dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
” kami selaku kader partai terus terusan mengedukasi meyakinkan masyarakat bahwa ini program yang bagus yang mungkin diharapkan oleh masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi di dedsa karena pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang besar untuk koperasi,” ujar dede kusdinar.
Ia menjelaskan, koperasi diharapkan menjadi wadah bersama yang mampu memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi anggota. “dimana ditutut koperasi ini menghasilkan profit yang sebesaar besarnya agar setiap akhir tahun dikasihkan ke anggota sebagai sisa hasil usaha,” tambahnya.
Dede juga menegaskan optimisme bahwa program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan sesuai regulasi dan benar-benar membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Kendala di Lapangan
Meski seluruh 442 desa di Kabupaten Garut sudah memiliki Koperasi Desa Merah Putih dengan akta notaris yang difasilitasi APBD, Dede mengakui masih ada hambatan pada aspek sumber daya manusia.
“pemahaman pengurus -pengurus belum begitu paham, sehingga betul-betul harus ada pemahaman semacam pelatihan atau pendampingan dari pemerintah pusat atau kabupaten terkait regulasi tentang koperasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk koperasi, mencapai hampir Rp300 triliun secara nasional. Sayangnya, dana itu bisa sia-sia jika tidak dikelola dengan tepat.
Peran Gerindra
Dalam kesempatan tersebut, Dede menegaskan bahwa kader Gerindra akan berperan aktif mengawasi dan mendampingi jalannya koperasi desa.
“kami sebagai fraksi kader partai sebagai hak kami pertama untuk pengawasan. itu yang mungkin kami kami akan terus terusan ada semacam mengedukasi ada kendala apa, atau apa permasalannya, kebetulan saya komisi II membidangi koperasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar koperasi memiliki segmen usaha yang jelas sebelum modal digelontorkan. “sebetulnya modal sudah siap, bahkan pendamping juga sudah ada perekrutan dengan konsultan. sehingga bank bank sudah stanby sebetulnya tinggal ada mekanisme yang harus ditempuh koperasi jangan sampai anggaran dikeluarkan sia sia. jadi harapannya betul betul ada segmen usahanya apa. jangan sampai modalnya gelontor usaha tidak jelas,” tutup Dede. [**/Jb]