GARUT, JABARBICARA.COM – Tokoh Garut sekaligus mantan Bupati Garut, H. Agus Supriadi, mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Garut. Ia menilai, berbagai persoalan serius di lapangan berpotensi mengaburkan tujuan mulia program nasional tersebut jika tidak segera dibenahi.
Namun demikian, Agus menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan ditujukan pada gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, melainkan pada lemahnya pelaksanaan teknis di tingkat daerah.
“Secara konsep, Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program terbaik Presiden Prabowo. Ini mencerminkan keberpihakan negara kepada generasi masa depan. Presiden Prabowo adalah patriot sejati yang memikirkan ketahanan bangsa dari hulu, yakni gizi anak-anak,” ujar Agus, Rabu (24/12/2015).
Menurutnya, justru karena MBG merupakan program strategis nasional, maka pengawasannya harus jauh lebih ketat agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap visi besar Presiden.
Berdasarkan laporan masyarakat dan temuan lapangan, Agus mengidentifikasi empat persoalan krusial dalam implementasi MBG di Garut.
Pertama, pelanggaran standar higienis di dapur umum. Di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ditemukan praktik pengelolaan makanan yang tidak memenuhi standar sanitasi dasar. Bahan mentah dan makanan siap saji masih disimpan dalam ruang yang sama tanpa pemisahan yang memadai.
“Ini bukan soal administrasi, tapi soal keselamatan. Mencampur bahan mentah dan matang adalah pelanggaran prinsip dasar sanitasi pangan. Kita tidak boleh mempertaruhkan kesehatan anak-anak,” tegasnya.
Kedua, persoalan manajemen operasional dan kesejahteraan relawan. Agus menerima keluhan terkait kualitas menu yang dinilai tidak sebanding dengan pagu anggaran Rp10.000 per porsi. Porsi minim, buah tidak layak konsumsi, serta keterlambatan distribusi disebut kerap mengganggu jam belajar siswa.
Selain itu, muncul laporan ketidakjelasan honor relawan dapur, bahkan dugaan pemotongan upah. “Jika pelaksananya saja tidak diperlakukan adil, maka kualitas layanan publik pasti terdampak,” ujarnya.
Ketiga, tekanan inflasi dan melemahnya daya beli masyarakat.
Dari sisi ekonomi, pelaksanaan MBG di Garut dinilai memicu lonjakan harga komoditas pangan strategis. Permintaan besar terhadap telur dan daging ayam dalam waktu singkat menyebabkan kenaikan harga di pasar lokal hingga sekitar 13 persen.
“Program nasional jangan sampai menimbulkan korban ekonomi di tingkat lokal. Pemerintah harus mengatur rantai pasok agar MBG tidak memicu inflasi daerah yang membebani masyarakat umum,” jelas Agus.
Keempat, keterbatasan regulasi dan tenaga ahli. Agus juga menyoroti minimnya tenaga ahli gizi yang melakukan pengawasan langsung, serta keterbatasan regulasi dan dukungan anggaran daerah yang menyebabkan distribusi MBG di Garut belum merata hingga akhir 2025.
Sebagai tokoh Garut, Agus menekankan bahwa kritik ini adalah bentuk dukungan konstruktif terhadap agenda besar Presiden Prabowo.
“Program Presiden Prabowo ini sangat baik dan visioner. Justru karena beliau seorang patriot sejati, maka implementasinya tidak boleh ceroboh. Audit menyeluruh dan perbaikan serius harus segera dilakukan agar program ini benar-benar menjadi kebanggaan nasional,” pungkasnya. [JB/DN]