GARUT, JABARBICARA.COM – Langkah Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, yang melakukan perombakan kabinet birokrasi di awal tahun 2026 menuai sorotan. Meski dinilai sebagai upaya akselerasi pembangunan, mutasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda administratif rutin, melainkan harus berdampak langsung pada perbaikan pelayanan publik di Kota Intan.
Analis Kebijakan Publik, Yadi Roqib Jabbar, mengungkapkan bahwa pelantikan pejabat di awal tahun anggaran merupakan langkah strategis sekaligus berisiko. Di satu sisi, ia mengapresiasi keberanian Bupati untuk memastikan posisi-posisi strategis segera terisi agar program kerja tahun 2026 bisa langsung digulirkan.
”Kita apresiasi langkah cepat Bupati Syakur. Ini menunjukkan ada keinginan untuk tancap gas sejak awal tahun. Dengan adanya pejabat definitif, seharusnya tidak ada lagi alasan program mandek karena kendala administratif atau kewenangan yang terbatas seperti pada posisi Plt (Pelaksana Tugas),” ujar Yadi kepada awak media, Selasa (6/1/2026).
Buktikan Kompetensi
Namun, Yadi memberikan catatan tebal bagi para pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa masyarakat Garut kini jauh lebih kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Penempatan pejabat di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus didasarkan pada kompetensi yang mumpuni, bukan sekadar kedekatan atau rotasi biasa.
”Publik menunggu gebrakan, bukan sekadar seremoni pelantikan. Jangan sampai pergantian ini justru membuat pelayanan kepada warga melambat karena pejabat baru sibuk beradaptasi. Prinsip the right man on the right place harus benar-benar dibuktikan dalam 100 hari kerja ke depan,” tegasnya.
Fokus pada Persoalan Krusial
Yadi juga mengingatkan bahwa Kabupaten Garut masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar, mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem, perbaikan infrastruktur jalan yang kerap dikeluhkan warga, hingga optimalisasi potensi pariwisata.
”Mutasi ini adalah taruhan bagi Bupati. Jika pejabat yang dipilih tidak mampu melakukan inovasi dan hanya bekerja normatif, maka momentum awal tahun ini akan terbuang percuma. Kami mendorong adanya evaluasi terbuka agar publik tahu apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh para pembantu Bupati ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin melantik sejumlah pejabat struktural dengan harapan adanya penyegaran organisasi. Langkah ini diklaim sebagai upaya memperkuat koordinasi antar lini demi mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah.
Kini, bola panas ada di tangan para pejabat yang baru saja mengucap sumpah jabatan. Mampukah mereka menjawab ekspektasi warga Garut di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang semakin kompleks? Publik akan terus menagih janji perubahan tersebut. [JB/RED]