GARUT, JABARBICARA.COM —
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat Garut yang masih menghadapi tekanan daya beli, keterbatasan lapangan kerja, serta belum meratanya layanan publik, kemunculan mobil mewah yang diklaim sebagai kendaraan pribadi namun menggunakan pelat merah justru memantik kegelisahan publik. Peristiwa ini dinilai mencerminkan jarak moral antara kekuasaan dan realitas hidup rakyat.
Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) menilai, penggunaan simbol negara pada kendaraan pribadi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan soal etika kepemimpinan dan kepekaan sosial pejabat publik.
Ketua GIPS Ade Sudrajat menegaskan bahwa pelat merah merupakan simbol pengabdian negara yang seharusnya dijaga martabat dan maknanya.
“Ketika simbol negara dilekatkan pada kemewahan pribadi, yang muncul bukan wibawa kepemimpinan, melainkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya,” ujar Ade.
Kami menilai Diamnya DPRD Jadi Sorotan
Di tengah polemik tersebut, sikap DPRD Kabupaten Garut juga tak luput dari sorotan. Hingga kini, belum terlihat langkah tegas atau pernyataan terbuka dari lembaga legislatif daerah terkait persoalan yang menyentuh aspek etika, hukum, dan tata kelola pemerintahan tersebut.
Sekretaris GIPS Abdulloh Hasim, S.H., M.H. menilai, diamnya DPRD justru memperkuat kesan bahwa lembaga pengawas kekuasaan itu hadir secara struktural, namun absen secara fungsional.
“DPRD seharusnya menjadi penjaga kepentingan publik. Namun dalam polemik ini, mereka tampak seperti penonton yang nyaman, menyaksikan simbol negara diperdebatkan tanpa keberanian mengambil sikap,” kata Abdulloh.
Menurut GIPS, pembiaran semacam ini berisiko menjadikan DPRD sekadar pelengkap kekuasaan, bukan pengimbang yang kritis.
Antara Etika Kekuasaan dan Kepercayaan Publik
GIPS mengingatkan bahwa di saat masyarakat masih membutuhkan perhatian serius melalui kebijakan pro-rakyat—mulai dari perbaikan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal—tampilan simbol kemewahan pejabat publik justru menghadirkan kontras sosial yang menyakitkan.
Dalam konteks ini, polemik mobil mewah berpelat merah dinilai sebagai ujian etika kepemimpinan daerah, sekaligus ujian bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga kepercayaan publik.
“Ketika rakyat diminta bersabar menghadapi kesulitan, sementara kekuasaan tampil dengan simbol kemewahan, maka yang terancam bukan sekadar citra pemerintah, tetapi legitimasi moral demokrasi lokal,” pungkas Ade Sudrajat. [JB/Red]