BANDUNG, JABARBICARA.COM — Pemerhati korupsi Kota Bandung, Rizki Nasution, mendesak Kejaksaan Negeri Bandung untuk segera mengusut dugaan praktik monopoli tenaga kerja outsourcing oleh PT Cahaya Sentosa Indonesia (CSI) di sejumlah dinas Pemerintah Kota Bandung.
Rizki menilai dominasi PT CSI dalam penyediaan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Kota Bandung patut dicurigai. Ia menyebut, praktik tersebut tidak hanya terjadi di tingkat dinas, tetapi juga merambah ke sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) yang berada di bawah kendali pemerintah kota.
“Indikasi penguasaan ini bukan hanya di dinas, tetapi juga di BUMD milik Pemkot Bandung. Ini menunjukkan pola yang sistematis dan perlu ditelusuri lebih jauh,” ujar Rizki, Selasa.
Selain dugaan monopoli, ia juga menyoroti indikasi penyelewengan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja outsourcing. Rizki mengaku menerima laporan bahwa sebagian pekerja tidak memperoleh hak mereka secara utuh.
“THR adalah hak normatif pekerja. Jika ada pemotongan atau tidak dibayarkan sesuai ketentuan, ini harus ditelusuri serius,” kata dia.
Rizki juga menyinggung adanya informasi yang beredar mengenai dugaan aliran dana dari PT CSI kepada Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, serta kepada pihak partai politik tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa informasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses hukum.
“Kami tidak ingin berspekulasi. Karena itu kami mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri apakah benar ada aliran dana, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan kepentingan politik,” ujarnya.
Menurut Rizki, jika dugaan tersebut terbukti, hal itu berpotensi mengarah pada konflik kepentingan dalam relasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Cahaya Sentosa Indonesia belum memberikan tanggapan atas tudingan tersebut. Upaya konfirmasi kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga belum memperoleh jawaban. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Bandung belum menyampaikan sikap resmi terkait desakan penyelidikan.
Rizki berharap aparat penegak hukum segera bertindak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. “Ini penting agar kepercayaan publik tidak terus tergerus,” kata dia. [JB/Red]