GARUT, JABARBICARA.COM – Panggung diskursus publik di Kabupaten Garut kembali memanas. Langkah mantan Bupati Rudy Gunawan yang sibuk mengklarifikasi narasi kritiknya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, justru memicu reaksi balik yang menukik tajam pada isu transparansi kekayaan pribadi.
Tokoh pemuda sekaligus Ketua Komite Anti Korupsi (KRAK), Andres Ramfuji, menilai bahwa publik saat ini tidak lagi tertarik pada perdebatan teknis mengenai Dana Bantuan Provinsi (Banprov). Menurutnya, sorotan publik kini telah bergeser pada satu titik krusial: akuntabilitas harta kekayaan sang mantan penguasa selama dua dekade memimpin.
Ironi di Balik Retorika Kewenangan
Andres menyoroti adanya kontradiksi antara ucapan Rudy Gunawan mengenai tata kelola pemerintahan dengan realitas harta kekayaan yang diduga meningkat drastis. Ia menilai, manuver komunikasi yang dilakukan Rudy belakangan ini seolah menjadi pemantik bagi masyarakat untuk menilik kembali laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
“Masyarakat tidak butuh kuliah umum soal kewenangan jika di saat yang sama ada tanya besar mengenai asal-usul aset yang bertebaran. Kritik terhadap kebijakan Gubernur jangan sampai menjadi tirai pelindung untuk menutupi jejak kepemilikan harta yang diduga tidak wajar,” tegas Andres dalam keterangannya.
Sorotan Tematik: Imperium Bisnis dan Ekspansi Lahan
Dalam narasinya, KRAK menekankan bahwa desakan investigasi mencakup beberapa sektor strategis yang selama ini menjadi buah bibir di kalangan netizen dan warga lokal. Tanpa menunjuk lokasi tertentu, Andres merinci kategori aset yang harus diaudit secara menyeluruh:
- Sektor Kesehatan:Dugaan kepemilikan fasilitas medis komersial berskala besar yang perkembangannya dinilai sangat pesat selama masa jabatan berlangsung.
- Kepemilikan Agraria: Dugaan penguasaan lahan-lahan luas di berbagai titik strategis yang kini status kepemilikannya dipertanyakan secara hukum dan etika.
- Investasi Properti dan Lahan Perdesaan: Munculnya dugaan aset berupa tanah-tanah produktif di wilayah pedalaman yang diduga kuat beralih kepemilikan secara masif.
Desakan Audit Investigatif
Bagi Andres, satu-satunya cara untuk mengakhiri bola liar di masyarakat adalah dengan transparansi total. Ia mendesak lembaga penegak hukum agar melakukan audit investigatif, bukan sekadar memeriksa laporan formal di atas kertas.
“Kami menantang integritas mantan Bupati. Jika benar tidak ada penyalahgunaan wewenang, biarkan lembaga berwenang membedah aliran dana dan kepemilikan aset tersebut. Publik butuh jawaban, apakah kekayaan tersebut sejalan dengan pendapatan resmi atau ada indikasi lain yang selama ini tersembunyi,” pungkasnya.
Hingga saat ini, polemik tersebut terus berkembang menjadi diskursus hangat, memaksa publik untuk membedah kembali rapor merah maupun rapor biru kepemimpinan di Garut selama sepuluh tahun terakhir. [JB/Red]