GARUT,JABARBICARA.COM — Di tengah gaduh penundaan penyerahan Surat Perintah Tugas (SPT) Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di 42 kecamatan, publik Garut kini tidak lagi hanya membahas soal tertundanya agenda seremonial tersebut. Isu berkembang lebih jauh: apakah tata kelola pendidikan di Kabupaten Garut masih berjalan dengan logika evaluasi yang sehat, atau justru sedang mempertontonkan paradoks birokrasi pendidikan?
Penundaan SPT Korwil yang semula dijadwalkan resmi kini berubah menjadi bola panas. Pengamat, praktisi pendidikan, organisasi mahasiswa, komunitas sosial hingga berbagai elemen masyarakat mulai menyoroti bukan hanya alasan penundaan, melainkan bagaimana sebenarnya mekanisme asesmen, reward and punishment, hingga pola evaluasi pejabat dan unsur pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Sebab publik menilai, berbicara peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak cukup dengan slogan dan seremoni jabatan. Pendidikan membutuhkan ketegasan tata kelola, keberanian evaluasi, dan ukuran kinerja yang nyata.
Ironisnya, di saat polemik SPT Korwil masih menjadi konsumsi publik, Kecamatan Sucinaraja justru tampil sebagai episentrum persoalan pendidikan yang belum juga menunjukkan titik terang.
Selama hampir satu bulan terakhir, nama Sucinaraja terus menghiasi sorotan media dan menjadi bahan pembicaraan publik. Rentetan persoalan muncul silih berganti dan belum tampak penyelesaian yang tegas.
Mulai dari polemik dugaan pelesiran wisata sejumlah kepala sekolah, penilik, pengawas sekolah, operator, staf hingga pihak lain di jam kerja, konflik internal yang menyeruak ke ruang publik, kebijakan meliburkan siswa secara serampangan di SDN Sukalaksana 1, hingga sikap tertutup pihak sekolah yang memilih bungkam ketika dikonfirmasi media.
Belum lagi dugaan perilaku tak etis seorang oknum guru di SDN Sukalaksana 1 yang diduga melecehkan profesi pers dengan kalimat yang dinilai merendahkan dan mencederai etika seorang tenaga pendidik.
Publik semakin dibuat bertanya-tanya lantaran hingga kini hasil follow up yang sempat dijanjikan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Garut belum juga disampaikan secara resmi. Tidak ada kejelasan, tidak ada transparansi, bahkan publik mulai menangkap kesan adanya pembiaran terhadap polemik yang terus bergulir.
Namun yang paling menyita perhatian justru muncul dari daftar nama penerima undangan penyerahan SPT Korwil Pendidikan di 42 kecamatan.
Di tengah sejumlah persoalan pendidikan yang masih menggantung di Kecamatan Sucinaraja, dua nama dari wilayah tersebut justru tercantum sebagai penerima tugas tambahan Korwil Pendidikan.
Keduanya diketahui berasal dari unsur pengawas dan penilik pendidikan Kecamatan Sucinaraja.
Di titik inilah nalar publik mulai terusik.
Bagaimana mungkin wilayah yang sedang berada di bawah sorotan tajam akibat berbagai polemik pendidikan justru melahirkan figur yang memperoleh kepercayaan tambahan jabatan?
Pertanyaan ini bukan bentuk penghakiman, tetapi konsekuensi logis dari akuntabilitas publik.
“Coba lihat surat undangan penyerahan SPT itu. Dari 42 kecamatan, ada dua orang dari Sucinaraja. Padahal di wilayah ini polemik pendidikan sedang ramai dan belum ada penyelesaian jelas. Ini jadi pertanyaan publik soal parameter penilaian kinerja oleh Dinas Pendidikan,” ujar salah satu sumber internal lingkungan pendidikan Kecamatan Sucinaraja kepada media namun enggan di sebutkan identitasnya, Sabtu (24/05/2026).
Pernyataan itu memperkuat keresahan sebagian masyarakat yang mulai mempertanyakan, apakah penugasan tambahan Korwil benar-benar berbasis rekam jejak, penyelesaian persoalan, dan kualitas tata kelola pendidikan di wilayah masing-masing?
Ataukah evaluasi kinerja hanya menjadi formalitas birokrasi yang kehilangan sensitivitas terhadap realitas di lapangan?
Sebab jika wilayah yang sedang disorot tajam karena dinamika internal pendidikan justru menjadi ruang lahirnya penerima mandat tambahan, maka publik tentu berhak mempertanyakan: ini penghargaan atas prestasi, atau tanda bahwa standar evaluasi sedang bermasalah?
Di tengah target besar meningkatkan kualitas pendidikan dan IPM Garut, Dinas Pendidikan sesungguhnya sedang diuji—bukan oleh media, melainkan oleh persepsi publik sendiri.
Karena yang kini ditunggu masyarakat bukan lagi sekadar kapan SPT Korwil diserahkan, tetapi keberanian pemerintah menjawab satu pertanyaan penting: apakah pendidikan di Garut masih dikelola dengan ukuran profesionalisme, atau justru sedang tersandera kompromi birokrasi?
Hingga berita ini diturunkan, hasil resmi tindak lanjut yang sebelumnya dijanjikan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terkait polemik pendidikan di Kecamatan Sucinaraja masih belum diumumkan kepada publik.(JB/RF)