Dadan Nugraha, S.H.
Advokat, Konsultan Hukum, dan Pemerhati Kebijakan Publik
ABSTRAK
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis melalui skema single window oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) menandai pergeseran paradigma hukum ekonomi Indonesia dari liberalisme pasar menuju model statisme intervensi negara yang lebih terpusat.
Kebijakan ini bertujuan menutup praktik asimetri informasi ekonomi seperti under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini diduga memberikan keuntungan signifikan bagi jaringan perdagangan internasional tertentu, termasuk hub finansial luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kebijakan publik untuk mengkaji dampak kebijakan tersebut serta kemungkinan munculnya respons asimetris dalam ranah ekonomi dan sosial-politik.
Kata Kunci: PT DSI, kebijakan ekspor, kedaulatan ekonomi, oligarki finansial, transfer pricing
- PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Selama lebih dari tiga dekade, sistem tata kelola ekspor komoditas Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan berupa celah regulasi (regulatory loopholes) yang memungkinkan praktik perdagangan tidak transparan melalui perantara perusahaan afiliasi di luar negeri.
Dalam praktiknya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelarian modal (capital flight) dan optimalisasi pajak lintas yurisdiksi yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.
Kebijakan pembentukan PT DSI melalui pendekatan single window export system diposisikan sebagai upaya reformasi struktural untuk memperkuat kontrol negara atas komoditas strategis nasional sebagaimana mandat Pasal 33 UUD 1945.
- METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif terhadap kebijakan publik ekonomi.
Sumber Data:
- Peraturan perundang-undangan (PP No. 24 Tahun 2026, Permendag terkait 2026)
- Literatur ekonomi-politik dan hukum internasional
- Laporan kebijakan dan data perdagangan nasional
Pendekatan Analisis:
- Teori Kedaulatan Ekonomi Negara
- Rational Choice Theory dalam perilaku aktor ekonomi
- Analisis kebijakan publik dan distribusi kepentingan
- KERANGKA KEBIJAKAN PT DSI DAN TRANSFORMASI SISTEM EKSPOR
3.1 Transformasi Tata Kelola Ekspor
PP No. 24 Tahun 2026 memperkenalkan sistem kendali ekspor berbasis negara melalui PT DSI, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi ekspor komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan ferroalloys.
3.2 Eliminasi Asimetri Informasi Perdagangan
Skema Lama (Sebelum Reformasi)
- Praktik perdagangan lama melibatkan mekanisme sebagai berikut:
- Ekspor dilakukan melalui perusahaan domestik
- Harga transfer ditentukan ke perusahaan afiliasi luar negeri
- Keuntungan utama dialihkan ke yurisdiksi luar negeri
- Basis pajak domestik menjadi lebih kecil dari nilai ekonomi riil
- Skema Baru (Pasca PP 24/2026)
- Integrasi sistem pelaporan ekspor melalui sistem digital nasional
- Penguatan pengawasan harga referensi internasional
- Kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di sistem perbankan nasional
- Sentralisasi transaksi melalui PT DSI sebagai single window authority
Ilustrasi Perubahan Alur Ekspor
EKSPOR SISTEM LAMA
Eksportir Domestik
│
▼
Perusahaan Afiliasi Luar Negeri
│
▼
Keuntungan dialihkan ke luar negeri
EKSPOR SISTEM BARU
Eksportir Domestik
│
▼
PT DSI (Single Window Nasional)
│
▼
Devisa masuk dan tercatat dalam sistem keuangan nasional
- DINAMIKA RESPONS EKONOMI-POLITIK DAN KONTRA-NARASI
Perubahan struktural dalam tata kelola ekspor berpotensi memunculkan respons dari berbagai aktor ekonomi dan politik yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung.
4.1 Dinamika Pendanaan dan Mobilisasi Sosial
Mobilisasi sosial dalam skala besar umumnya membutuhkan dukungan logistik yang kompleks. Dalam konteks ini, terdapat dugaan bahwa pembiayaan dapat dilakukan melalui jaringan entitas bisnis terafiliasi lintas negara, yang kemudian disalurkan melalui mekanisme tidak langsung.
4.2 Pembentukan Opini Publik dan Narasi Global
Narasi kebijakan sering kali dipengaruhi oleh:
- Lembaga riset internasional
- Media ekonomi global
- Konsultan kebijakan
Narasi yang muncul dapat mencakup kritik terhadap iklim investasi, stabilitas regulasi, dan risiko ekonomi nasional.
4.3 Eskalasi Isu ke Ranah Politik Formal
Dalam beberapa kondisi, isu ekonomi dapat bergeser menjadi agenda politik formal seperti:
- Hak angket
- Mosi politik di parlemen
- Wacana pemakzulan
Hal ini dapat menggeser fokus isu dari substansi ekonomi ke konflik politik institusional.
- KOMPARASI HISTORIS: KEMIRIPAN DENGAN KRISIS 1998
Secara historis, kebijakan yang meningkatkan kontrol negara atas modal dan perdagangan sering menghadapi tekanan eksternal maupun internal.
Pada periode krisis 1998, dinamika pasar valuta asing, tekanan modal global, serta instabilitas politik berkontribusi pada perubahan besar dalam struktur pemerintahan Indonesia.
Analisis komparatif menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ekonomi strategis kerap diikuti oleh dinamika sosial-politik yang kompleks.
- KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.1 Kesimpulan
Kebijakan PT DSI melalui PP No. 24 Tahun 2026 merupakan transformasi signifikan dalam tata kelola ekspor nasional yang memperkuat peran negara dalam penguasaan komoditas strategis.
Namun demikian, perubahan ini juga menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara kepentingan negara, aktor ekonomi global, dan respons sosial-politik domestik.
6.2 Rekomendasi Kebijakan
- Penguatan Dialog Kebijakan Publik
Pemerintah perlu memperluas ruang komunikasi publik untuk memastikan transparansi manfaat kebijakan.
- Pengawasan Arus Dana Lintas Negara
Lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial-politik.
- Peningkatan Literasi Ekonomi Politik Publik
Edukasi publik diperlukan agar masyarakat memahami konteks kebijakan ekonomi strategis secara objektif dan berbasis data.
DAFTAR PUSTAKA (APA STYLE 7TH EDITION)
- Buku dan Jurnal
- Amsden, A. H. (2001). The Rise of “The Rest”. Oxford University Press.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising Power in Indonesia. Routledge.
- Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.
- Nugraha, D. (2024). Hukum fiskal ekstrateritorial dan proteksi sumber daya alam. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(2), 145–162.
- Regulasi dan Dokumen Negara
- Republik Indonesia. (1945). UUD NRI 1945.
- Republik Indonesia. (2026). PP No. 24 Tahun 2026.
- Kementerian Perdagangan RI. (2026). Permendag terkait ekspor komoditas strategis.
- Bank Indonesia. (2026). Sistem monitoring devisa nasional (SiMoDIS).
Laporan Resmi
Bank Indonesia. (2026). Laporan Neraca Pembayaran Indonesia.
Kementerian Perekonomian RI. (2026). Statistik ekspor nasional. [**/JB]