GARUT, JABARBICARA.COM – Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, dikenal sebagai salah satu wilayah yang dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Hamparan lahan pertanian produktif membentang di kawasan dataran tinggi dengan udara pegunungan yang sejuk dan panorama alam yang memanjakan mata. Kedekatannya dengan kawasan panas bumi Karaha Bodas serta Gunung Piramida Sadahurip yang sempat menjadi perhatian nasional semakin menambah daya tarik desa yang masyarakatnya dikenal ramah, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.
Namun, di balik keindahan alam dan melimpahnya potensi sumber daya yang dimiliki, masih tersimpan persoalan mendasar di bidang pendidikan yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Pusat.
Temuan tersebut diperoleh Tim JABARBICARA.COM saat meliput kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMPN 2 Pangatikan pada pertengahan Juli 2026.
Sekolah yang berada di Desa Sukahurip itu selama ini menjadi sekolah lanjutan bagi lulusan empat sekolah dasar, yakni tiga SD Negeri di Desa Sukahurip dan satu SD Negeri di Kampung Sokol, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Sukawening.
Dari hasil penelusuran media, diperoleh informasi yang cukup mengejutkan. Pada Tahun Ajaran 2026/2027, dari sekitar 18 lulusan SDN 2 Sukahurip, hanya dua siswa yang melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 Pangatikan.
Padahal, pihak SMPN 2 Pangatikan mengaku telah melakukan berbagai upaya melalui sosialisasi dan edukasi secara bertahap kepada masyarakat mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah dasar.
“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin mengajak masyarakat agar anak-anak tetap melanjutkan sekolah. Namun kami tidak bisa memaksa karena keputusan tetap berada di tangan orang tua atau wali murid,” ungkap salah seorang sumber di lingkungan SMPN 2 Pangatikan.
Berbekal informasi tersebut, Tim JABARBICARA.COM kemudian mendatangi SDN 2 Sukahurip yang berada di ujung perkampungan. Untuk mencapai sekolah tersebut, tim harus melewati jalan menanjak dengan beberapa ruas yang mengalami kerusakan sehingga membutuhkan kehati-hatian ekstra.
Pada kunjungan kedua, Kamis (16/7/2026), media diterima dengan baik oleh Kepala SDN 2 Sukahurip, Dede Jalaludin, guru senior sekaligus operator sekolah Asep Farid, serta para guru lainnya.
Asep Farid menjelaskan bahwa pihak sekolah secara rutin memberikan sosialisasi kepada siswa maupun orang tua agar setelah lulus SD, anak-anak tetap melanjutkan pendidikan ke SMP, MTs, maupun sederajat.
“Kami selalu mengedukasi para orang tua mengenai pentingnya pendidikan. Namun keputusan akhirnya tetap berada di tangan orang tua atau wali murid,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala SDN 2 Sukahurip, Dede Jalaludin. Menurutnya, sejak dipercaya memimpin sekolah pada tahun 2022, dirinya tidak pernah berhenti mengajak masyarakat agar memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk terus mengenyam pendidikan.
“Dalam setiap kesempatan saya selalu mengajak masyarakat agar anak-anak tetap sekolah. Tetapi kenyataannya masih ada lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan,” katanya.
Dede Jalaludin menjelaskan, pada Tahun Ajaran 2025/2026 SDN 2 Sukahurip meluluskan 17 siswa. Dari jumlah tersebut, hanya tiga siswa yang melanjutkan pendidikan. Satu siswa memilih sekolah sambil menempuh pendidikan di pondok pesantren di wilayah Desa Sukarasa, sedangkan dua siswa melanjutkan ke SMPN 2 Pangatikan.
Sementara pada Tahun Ajaran 2024/2025, sekolah meluluskan 20 siswa dan hanya 12 siswa yang tercatat melanjutkan pendidikan.
Selain persoalan rendahnya angka kelanjutan sekolah, Dede Jalaludin juga berharap adanya perhatian pemerintah terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah.
Menurutnya, SDN 2 Sukahurip hingga kini belum memiliki bangunan yang benar-benar representatif dan beberapa ruang kelas sudah memerlukan rehabilitasi demi menunjang kenyamanan proses belajar mengajar.
Di lokasi yang sama, Pengawas Sekolah Kecamatan Pangatikan, Ai Dedeh, yang sedang melakukan monitoring MPLS menjelaskan bahwa dirinya baru membina SDN 2 Sukahurip sejak April 2026. Kini seluruh 25 Sekolah Dasar di Kecamatan Pangatikan berada dalam pembinaannya karena hanya tersedia satu orang pengawas sekolah.
Terkait data Anak Tidak Sekolah (ATS), Ai Dedeh mengatakan pendataan masih berlangsung.
“Format pendataan baru kami terima dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Saat ini kami masih merekap seluruh data dari 25 sekolah. Kami terus mengimbau para orang tua agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya,” jelasnya.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, hingga Pemerintah Desa Sukahurip telah berupaya maksimal menjalankan perannya. Sosialisasi terus dilakukan agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat.
Namun, persoalan Anak Tidak Sekolah tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah atau pemerintah desa. Faktor ekonomi keluarga, kondisi geografis, keterbatasan akses transportasi, hingga persoalan sosial menjadi tantangan yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Dewan Penasehat DPD IWO Indonesia Kabupaten Garut, Solihin Afsor, menilai tingginya angka ATS merupakan alarm serius yang harus segera direspons.
“Tingginya angka Anak Tidak Sekolah mencerminkan perlunya penguatan deteksi dini dan kepekaan sosial. Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komisi IV DPRD, serta organisasi pendidikan perlu segera turun ke lapangan melakukan asesmen. Anak-anak membutuhkan solusi nyata yang didukung kebijakan dan anggaran yang berpihak,” tegasnya.
Senada dengan itu, aktivis muda sekaligus akademisi Ade Burhan menilai persoalan ATS harus ditangani melalui langkah yang lebih konkret dan kolaboratif.
Menurutnya, sudah saatnya Bupati Garut, Wakil Bupati Garut, Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Dewan Pendidikan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan turun langsung ke wilayah-wilayah yang memiliki angka ATS tinggi.
“Jangan hanya mengandalkan laporan administrasi di atas meja. Perlu melihat langsung kondisi riil di lapangan, berdialog dengan masyarakat, dan mengetahui penyebab utama mengapa masih banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan asumsi atau data statistik semata,” ujarnya.
Ade Burhan menambahkan, kunjungan lapangan secara terpadu akan memberikan gambaran yang utuh mengenai faktor penyebab tingginya angka ATS, baik yang dipengaruhi kondisi ekonomi keluarga, letak geografis, akses transportasi, maupun kondisi sosial masyarakat.
“Dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan menghadirkan solusi yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Yang terpenting adalah memastikan tidak ada lagi anak di Kabupaten Garut yang kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi, akses, atau persoalan sosial lainnya,” tegasnya.
Keindahan alam Desa Sukahurip dengan hamparan lahan pertanian produktif dan udara pegunungan yang menyejukkan semestinya berjalan seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan generasi mudanya. Perjuangan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pemerintah desa patut diapresiasi karena telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi.
Kini, harapan besar tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada wilayah-wilayah dengan angka Anak Tidak Sekolah yang masih tinggi. Sebab, di balik megahnya Gunung Piramida Sadahurip dan indahnya alam Sukahurip, masih ada masa depan anak-anak yang menunggu untuk diselamatkan melalui pendidikan yang layak. Pendidikan bukan sekadar program pembangunan, melainkan hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi demi masa depan bangsa. (JB/RF)