GARUT, JABARBICARA.COM – Momentum 81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang refleksi bagi Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengukur kembali sejauh mana visi “Garut Hebat dan Berkelanjutan” benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Pertanyaan kritis itu disampaikan Jajang Saepuloh, S.IP., M.Si., akademisi, mantan Ketua BEM FISIP Uniga, Pemuda Pelopor Kabupaten Garut sekaligus Ketua Demisioner GMNI Garut.
Jajang menilai, setelah lebih dari satu tahun pemerintahan Bupati Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina, sudah saatnya pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan terbuka terhadap berbagai program, kebijakan serta capaian pembangunan.
Menurutnya, kritik bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kepentingan publik.
“Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan pemerintah. Kami mempertanyakan apakah kebijakan yang dibuat hari ini benar-benar menjawab persoalan rakyat Garut. Jangan sampai Garut Hebat hanya hebat dalam dokumen perencanaan, sementara masyarakat masih berhadapan dengan kemiskinan, infrastruktur yang belum merata, pelayanan kesehatan, pendidikan yang belum optimal dan persoalan tata kelola pemerintahan,” tegas Jajang.
VISI HARUS DIUJI DENGAN REALITAS
Jajang mengingatkan, visi dan misi pembangunan daerah tidak boleh berhenti menjadi slogan atau dokumen administratif.
Pemerintah harus berani mengukur keberhasilan melalui indikator yang dapat dilihat dan dirasakan langsung masyarakat.
“Visi-misi harus diuji di lapangan. Ukurannya sederhana: apakah rakyat miskin semakin berkurang, apakah jalan semakin baik, apakah pelayanan kesehatan semakin mudah, apakah pelayanan publik semakin cepat, dan apakah kesenjangan antara wilayah perkotaan dengan desa semakin kecil?”
Atas dasar itu, Jajang mengajukan delapan agenda evaluasi yang dinilai penting untuk menjadi perhatian Bupati Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina.
1. EVALUASI TOTAL PROGRAM SYAKUR–PUTRI
Jajang meminta seluruh program prioritas pemerintahan dievaluasi secara terbuka dengan mengacu pada tiga ukuran utama: target, anggaran dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, besarnya serapan anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan.
Setiap program harus dapat menjawab pertanyaan sederhana: apa targetnya, berapa anggarannya, apa hasilnya dan siapa yang merasakan manfaatnya?
Pemkab Garut juga didorong menyampaikan capaian setiap indikator pembangunan secara berkala kepada publik dengan bahasa yang mudah dipahami.
2. KEMISKINAN EKSTREM HARUS MENJADI AGENDA DARURAT
Persoalan kemiskinan ekstrem, kata Jajang, tidak cukup diselesaikan dengan distribusi bantuan.
Pemerintah harus memastikan bantuan sosial terhubung dengan pemberdayaan ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, perumahan dan penguatan ekonomi masyarakat desa.
“Jangan hanya menghitung berapa bantuan yang dibagikan. Hitung berapa keluarga yang benar-benar keluar dari kemiskinan.”
Menurutnya, indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan harus bergeser dari sekadar jumlah program menuju jumlah keluarga yang mampu keluar dari kondisi miskin secara berkelanjutan.
3. INFRASTRUKTUR HARUS MERATA, BUKAN SEKADAR BANYAK PROYEK
Jajang juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi hingga infrastruktur perdesaan.
Prioritas pembangunan, menurutnya, harus ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah masyarakat terdampak, nilai manfaat ekonomi dan pemerataan antarwilayah.
“Jangan sampai ada wilayah yang terus mendapatkan pembangunan, sementara wilayah lain bertahun-tahun menunggu jalan, jembatan, irigasi atau fasilitas dasar lainnya.”
Ia menekankan, pembangunan infrastruktur harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan hanya mengejar jumlah paket pekerjaan atau tingginya serapan anggaran.
4. PELAYANAN KESEHATAN HARUS MENJANGKAU PELOSOK
Pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu agenda evaluasi.
Pemkab Garut dinilai perlu memastikan pemerataan tenaga kesehatan, fasilitas Puskesmas, ketersediaan obat, layanan ibu dan anak, ambulans, sistem rujukan hingga akses kesehatan masyarakat di wilayah terpencil.
“Masyarakat Garut di pelosok memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Negara tidak boleh kalah hanya karena persoalan jarak geografis.”
Jajang menilai, kualitas pelayanan kesehatan harus diukur dari kemudahan masyarakat memperoleh layanan, bukan semata-mata dari keberadaan fasilitas kesehatan.
5. PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK HARUS TERBUKA
Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menurut Jajang, tidak boleh menjadi alasan pemerintah berhenti melakukan pembenahan tata kelola.
Ia meminta Pemkab Garut terbuka mengenai progres tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
“WTP adalah opini atas kewajaran laporan keuangan, bukan cek kosong untuk mengatakan bahwa semua persoalan pemerintahan sudah selesai. Setiap rekomendasi pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara serius.”
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bukan hanya predikat opini laporan keuangan, tetapi juga bagaimana pemerintah menyelesaikan berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan.
6. MERIT SYSTEM DAN PROFESIONALISME BIROKRASI HARUS DIPERKUAT
Jajang turut menyoroti pentingnya reformasi birokrasi.
Penempatan aparatur dan pejabat harus didasarkan pada kompetensi, integritas, kinerja, rekam jejak serta kebutuhan organisasi.
Ia menilai seluruh perangkat daerah harus mempunyai target kinerja yang jelas dan dapat dievaluasi secara objektif.
“Kalau ada kepala perangkat daerah yang tidak mampu menerjemahkan visi-misi menjadi kinerja nyata, jangan dipertahankan hanya karena alasan kenyamanan birokrasi. Pemerintahan membutuhkan orang yang bekerja, bukan sekadar menduduki jabatan.”
7. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN HARUS BERORIENTASI PADA KUALITAS MANUSIA
Pembangunan pendidikan juga tidak boleh hanya diukur dari jumlah bangunan sekolah, proyek fisik atau serapan anggaran.
Jajang mendorong Pemkab Garut menyusun target pembangunan sumber daya manusia lima tahunan yang terukur.
Indikator tersebut antara lain kualitas guru, kondisi sekolah, angka putus sekolah, kompetensi lulusan, pengangguran muda serta keterhubungan pendidikan dengan dunia kerja.
“Jangan sampai pembangunan pendidikan berhenti pada pembangunan gedung dan serapan anggaran. Yang harus dibangun adalah manusianya.”
Dengan demikian, pembangunan pendidikan harus menghasilkan generasi yang memiliki kompetensi, karakter dan daya saing.
8. BENTUK FORUM EVALUASI PUBLIK “GARUT HEBAT”
Agenda terakhir yang diajukan Jajang adalah pembentukan Forum Evaluasi Publik Garut Hebat.
Forum tersebut dapat melibatkan akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, pers, tokoh masyarakat, pelaku usaha, organisasi profesi serta kelompok masyarakat desa.
Namun, Jajang mengingatkan forum tersebut tidak boleh menjadi kegiatan seremonial.
Forum harus memiliki fungsi nyata untuk mengawal capaian RPJMD, memberikan masukan terhadap kebijakan dan mempublikasikan hasil evaluasi secara berkala.
“PEMERINTAHAN KUAT BUKAN YANG ALERGI TERHADAP KRITIK”
Jajang menegaskan, pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang menutup diri terhadap kritik.
Sebaliknya, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani membuka data, menerima masukan, mengoreksi kebijakan dan memperbaiki kekurangan.
“Kami meminta Bupati Syakur dan Wakil Bupati Putri berani melakukan evaluasi terhadap pemerintahannya sendiri. Jangan menunggu masyarakat marah baru pemerintah bergerak. Jangan menunggu persoalan menjadi krisis baru kebijakan diperbaiki.”
Jajang juga menegaskan bahwa kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintahan Syakur–Putri.
Justru, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian agar pemerintahan berjalan efektif dan menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami ingin pemerintahan ini berhasil. Karena kalau pemerintahan berhasil, yang menikmati keberhasilannya bukan Bupati, bukan partai, bukan kelompok tertentu, tetapi seluruh masyarakat Garut.”
GARUT MEMBUTUHKAN HASIL, BUKAN SEKADAR JANJI
Bagi Jajang, momentum 81 Tahun Indonesia Merdeka seharusnya menjadi momentum untuk melakukan introspeksi sekaligus mengukur kembali perjalanan pembangunan Kabupaten Garut.
Predikat “Garut Hebat dan Berkelanjutan” harus dibuktikan dengan indikator konkret.
Bukan hanya melalui dokumen perencanaan.
Bukan hanya melalui laporan kinerja.
Bukan hanya melalui serapan anggaran.
Tetapi melalui perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Garut tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai membuat program. Garut membutuhkan pemerintah yang mampu menyelesaikan masalah.
Garut tidak membutuhkan pembangunan yang hanya terlihat dalam laporan. Garut membutuhkan pembangunan yang terasa di rumah-rumah rakyat.
Dan pada akhirnya, pertanyaan Jajang menjadi refleksi bersama:
“GARUT HEBAT ATAU HANYA HEBAT DI ATAS KERTAS?”
Sebab, keberhasilan pembangunan semestinya dapat dibuktikan di jalan, di desa, di Puskesmas, di sekolah, di pasar dan terutama di rumah-rumah masyarakat miskin.
Jajang Saepuloh, S.IP., M.Si.
Mantan Ketua BEM FISIP Uniga | Pemuda Pelopor Kabupaten Garut | Ketua Demisioner GMNI Garut | Akademisi/Pengamat Kebijakan Publik (JB/RF)