GARUT,JABARBICARA.COM- Ada yang patut dipertanyakan dari cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut merespons permohonan audiensi yang diajukan organisasi wartawan.
Bukan sekali. Bukan dua kali.
Tiga kali DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Garut mengajukan permohonan audiensi secara resmi. Tiga kali pula jawabannya berujung pada satu kalimat yang nyaris seragam: penjadwalan ulang.
Terakhir, melalui Surat Nomor 400.14.6/1893/DPRD-2026 tertanggal 19 November 2026, yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Dila Nurul Fadilah, S.E., DPRD kembali menyampaikan bahwa waktu yang dimohonkan bertepatan dengan agenda DPRD sehingga audiensi akan dijadwalkan kembali.
Masalahnya sederhana, tetapi justru di situlah persoalannya.
Tidak ada tanggal baru. Tidak ada waktu yang pasti. Tidak ada kepastian kapan suara yang ingin disampaikan itu benar-benar akan didengar.
Yang ada hanya permakluman.
Lalu muncul pertanyaan yang sulit dihindari: jika pintu komunikasi dengan lembaga wakil rakyat saja harus diketuk berkali-kali tanpa kepastian, masihkah DPRD benar-benar menjadi rumah rakyat?
Padahal, IWOI Garut tidak datang membawa tuntutan untuk memaksakan keputusan.
Tidak pula datang dengan aksi massa.
Tidak membawa tekanan.
Organisasi tersebut memilih jalur resmi, mengirim surat, mengikuti prosedur dan menjaga etika kelembagaan.
Namun, ketika prosedur sudah ditempuh dengan benar, jawaban yang datang justru berulang pada satu kata: ditunda.
BUKAN SOAL DISETUJUI, TAPI SOAL DIDENGARKAN
Ketua Dewan Pembina DPD IWO Indonesia Kabupaten Garut, Solihin Afsor, menyayangkan sikap DPRD tersebut.
“Kami menyayangkan. Tiga kali kami mengajukan permohonan audiensi secara resmi dan prosedural, tiga kali pula DPRD Garut melayangkan surat permakluman penjadwalan ulang. Ini bukan lagi sekadar soal teknis agenda, tetapi soal keseriusan lembaga wakil rakyat dalam menerima aspirasi,” tegas Solihin Afsor.
Menurutnya, DPRD semestinya menjadi salah satu pintu utama masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik maupun persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Bukan sebaliknya, menjadi lembaga yang membuat masyarakat harus bertanya-tanya kapan pintu tersebut benar-benar dibuka.
“Kalau sekadar untuk didengarkan saja harus menunggu sampai tiga kali penjadwalan ulang, lalu untuk apa rakyat menitipkan suaranya? Dewan itu ada karena rakyat. Jangan sampai rakyat merasa dewan hanya ada ketika pemilu, tetapi absen ketika rakyat membutuhkan ruang untuk didengar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik yang cukup telak.
Sebab, esensi lembaga legislatif bukan hanya hadir dalam rapat, membahas anggaran, membuat regulasi atau menjalankan fungsi pengawasan.
Ada fungsi representasi yang tidak kalah penting: mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Dan fungsi itu semestinya tidak berhenti hanya karena padatnya agenda kelembagaan.
SURAT SUDAH RESMI, JAWABAN MASIH “NANTI”
Solihin menegaskan, IWOI Garut sejauh ini telah memilih jalur komunikasi yang konstitusional.
Surat dilayangkan secara resmi. Prosedur ditempuh. Etika kelembagaan dijaga.
Tidak ada aksi anarkis dan tidak ada pemaksaan.
“Kami tidak menuntut untuk langsung disetujui. Kami hanya menuntut untuk didengarkan. Mendengarkan saja tidak bisa, bagaimana mau menyelesaikan persoalan rakyat?” kata Solihin.
Kritik tersebut sekaligus menyentil pola komunikasi kelembagaan yang hanya berhenti pada administrasi.
Sebab, surat permohonan dibalas surat penjadwalan ulang, tetapi penjadwalan ulang kembali tanpa jadwal.
Kalau begitu, pertanyaannya menjadi sederhana: yang dijadwalkan sebenarnya audiensinya atau penundaannya?
Satirnya memang pahit.
Tetapi publik berhak bertanya.
DPRD DIMINTA JANGAN ALERGI TERHADAP KRITIK
Solihin juga mempertanyakan apakah penundaan berulang tersebut hanya persoalan padatnya agenda atau ada persoalan lain yang membuat ruang dialog belum juga dibuka.
Ia berharap DPRD Garut tidak membangun kesan sebagai lembaga yang sulit ditemui ketika masyarakat datang membawa kritik dan masukan.
“Jangan sampai publik menilai DPRD Garut sudah kehilangan sensitivitas terhadap berbagai informasi yang sedang berkembang, khususnya persoalan di dunia pendidikan. Kami masih menghormati dan menghargai lembaga ini. Justru karena kami menghormati, kami datang dengan surat, bukan dengan teriakan,” tegasnya.
Menurut Solihin, kritik terhadap lembaga publik bukanlah bentuk permusuhan.
Sebaliknya, kritik dapat menjadi bagian dari kontrol sosial sekaligus bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih transparan dan responsif.
“Penghormatan itu jangan dibalas dengan penundaan yang berulang dan tidak pasti kapan penjadwalan ulang yang dimaksud,” pungkasnya.
RUMAH RAKYAT JANGAN HANYA TERBUKA SAAT PEMILU
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat kepastian mengenai jadwal baru audiensi antara DPD IWOI Garut dengan DPRD Kabupaten Garut.
Surat terakhir yang diterima IWOI hanya menyebut bahwa audiensi akan dijadwalkan kembali karena waktu yang dimohonkan bertepatan dengan agenda DPRD.
Di sinilah publik layak menunggu langkah berikutnya.
Apakah DPRD Garut akan segera membuka ruang dialog dan memberikan jadwal yang jelas?
Ataukah masyarakat kembali harus menunggu surat berikutnya, lalu menerima jawaban yang sama?
Sebab, rumah rakyat idealnya bukan rumah yang pintunya hanya terbuka ketika pesta demokrasi berlangsung.
Rumah rakyat seharusnya terbuka ketika masyarakat datang membawa aspirasi.
Terbuka ketika masyarakat membawa kritik.
Dan terlebih lagi, terbuka ketika masyarakat ingin menyampaikan persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Karena agenda terbesar seorang wakil rakyat bukan sekadar memenuhi jadwal rapat, tetapi memastikan suara rakyat tidak berhenti di depan pintu gedung DPRD.
Tiga kali permohonan sudah disampaikan. Kini publik menunggu: kapan DPRD Garut benar-benar membuka ruang untuk mendengar? (JB/RF)

