BANDUNG, JABARBICARA.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung menyatakan keprihatinan mendalam dan melayangkan kecaman keras terhadap kondisi tata kelola Pemerintahan Kota Bandung yang dinilai telah mencapai titik krisis. Permasalahan fundamental mulai dari korupsi, pelanggaran tata ruang, kemacetan, hingga darurat sampah, menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam kepemimpinan kota, Rabu, (26/11/2025).
Fikri Ali Murtadho, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Bandung, menegaskan bahwa serangkaian persoalan ini bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari rendahnya integritas dan komitmen politik yang berpihak pada kepentingan rakyat.
1. Jual Beli Jabatan: Kanker dalam Birokrasi
HMI Cabang Bandung mengecam keras dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan bahkan menurut informasi kejakasaan telah memeriksa 67 orang mulai dari mulai swasta, pejabat tinggi pemerintah kota (wakil wali kota), anggota dewan hingga orang dekat wali kota yg akrab d sapa dengan angga wardhana sebagai ketua tim TOP Kota Bandung namun satu sisi kejaksaan juga di nilai terlalu bertele tele termasuk selalu memeriksa orang dekat walikota lantas kenapa sampai hari ini tidak memeriksa terhadap walikota secara langsung ? Menurut Fikri Ali Murtadho
“Jual beli jabatan adalah korupsi paling fundamental yang merusak birokrasi dari akarnya. Ini adalah penghianatan terhadap prinsip meritokrasi dan hukum, sekaligus mengebiri potensi anak-anak terbaik Bandung untuk mengabdi secara profesional. Praktik kotor ini adalah kanker yang membuat seluruh kebijakan kota terdistorsi, karena pejabat yang ditempatkan bukan berdasarkan kompetensi, melainkan transaksi,” ujar Fikri Ali Murtadho.
HMI mendesak Kejaksaan Negeri dan aparat penegak hukum lainnya untuk segera menuntaskan kasus ini, menetapkan tersangka, dan membersihkan tubuh birokrasi dari oknum-oknum yang terlibat dalam maladministrasi dan mafia jabatan.
2. Inkonsistensi Tata Ruang dan Kronisnya Kemacetan
Kegagalan integritas ini, menurut HMI, secara langsung berkorelasi dengan persoalan teknis di lapangan.
Tata Ruang yang Diobral: HMI melihat maraknya pembangunan yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dampak langsung dari lemahnya pengawasan atau bahkan indikasi adanya kompromi pejabat. Pelanggaran tata ruang ini adalah hulu dari masalah lingkungan dan infrastruktur.
Kemacetan yang Lumpuh: Inkonsistensi tata ruang yang membiarkan pembangunan sentra bisnis dan hunian tanpa diiringi penataan transportasi publik yang memadai telah melahirkan kemacetan yang melumpuhkan (kronis). Ini adalah kegagalan perencanaan publik yang merugikan jutaan jam produktif warga Bandung.
Darurat Sampah: Potret Ketidakmampuan UPTD Kebersihan Pemerintah Kota
Persoalan sampah yang kembali menumpuk dan menjadi darurat pasca krisis TPA, adalah potret telanjang ketidakmampuan Pemerintah Kota Bandung
“Setiap tahun kita mendengar janji, tetapi setiap tahun pula Bandung dihadapkan pada tumpukan sampah yang tidak terurus, mengancam kesehatan dan citra kota. Pemerintah Kota terkhusus UPTD Kebersihan dan DLHK Kota Bandung terlihat tidak memiliki solusi jangka panjang yang visioner, hanya bergantung pada TPA luar daerah dan mendorong program yang tidak sepenuhnya didukung infrastruktur dan keseriusan,” tambahnya.
Tuntutan HMI Cabang Bandung
Berdasarkan fakta-fakta kritis di atas, HMI Cabang Bandung menuntut:
Akuntabilitas Hukum: Aparat penegak hukum harus segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan dan memastikan hukuman setimpal demi efek jera.
Evaluasi Total Kebijakan: Penjabat Kepala Daerah harus melakukan evaluasi mendalam dan terbuka terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas tata ruang (perizinan) dan pengelolaan sampah.
Transparansi Anggaran dan Solusi Jangka Panjang: Pemerintah harus menyajikan solusi sampah yang sustainable dan transparan, bukan sekadar solusi tambal sulam yang menghabiskan anggaran tanpa hasil.
HMI Cabang Bandung menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat dan mahasiswa untuk bersatu menjadi kekuatan kontrol sosial yang tidak bisa diintervensi oleh kepentingan politik sesaat. Kota Bandung harus diselamatkan dari krisis etika dan kegagalan tata kelola Ujar Fikri . [JB]