GARUT, JABARBICARA.COM – Pernyataan “siap gagal” yang dilontarkan Wakil Bupati Garut, drg. Luthfianisa Putri Karlina, M.B.A., terus memicu polemik panas. Garut Indeks Perubahan Strategi (GIPS) menilai pengakuan tersebut bukan sekadar rendah hati, melainkan tamparan keras yang membongkar bobroknya mentalitas birokrasi serta ketidaksingkronan di level pimpinan daerah Kabupaten Garut.
Ketua GIPS, Ade Sudrajat, menegaskan bahwa pidato tersebut adalah sinyalemen “darurat kepemimpinan”. Menurutnya, sangat tidak wajar jika seorang pimpinan merasa berjalan sendiri sementara mesin birokrasi di bawahnya asyik dengan irama lama.
Sentilan untuk Pimpinan: “Ada yang Macet di Puncak”
Ade tidak menampik adanya asumsi publik bahwa sindiran tersebut tertuju pada gaya kepemimpinan Bupati. Ia menilai, kejujuran Wabup adalah bukti nyata bahwa visi besar yang dijanjikan saat kampanye tidak tereksekusi akibat pola manajerial di tingkat atas yang mungkin tidak seirama.
“Masalah asumsi bahwa sindiran itu ditujukan kepada Bupati, itu urusan internal mereka, dan hanya Bu Wakil yang merasakan langsung bagaimana gaya kepemimpinan pasangannya. Namun secara objektif, jika seorang Wakil saja sudah berani bicara ‘gagal’ ke publik, itu adalah sinyal bahwa ada yang macet di puncak kepemimpinan. Ini bukan lagi soal opini, tapi fakta bahwa ada disharmoni visi yang mengakibatkan roda pemerintahan stagnan,” ujar Ade Sudrajat dengan nada tajam.
ASN Pembangkang: Bekerja Tanpa Beban, Abaikan Aturan
Kritik paling pedas diarahkan kepada jajaran pejabat dan ASN Pemkab Garut. Ade menilai aparatur daerah saat ini telah menjelma menjadi penghambat kemajuan (bottle neck) yang tidak memiliki rasa hormat terhadap aturan maupun perintah pimpinan.
“Kami melihat mentalitas ASN kita sudah di tahap mengkhawatirkan. Mereka bekerja ‘gitu-gitu saja’, lambat, dan seolah sengaja tidak mau memusingkan arah pimpinannya. Kami menduga kuat ada pengabaian masif terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku. Mereka asyik di zona nyaman sementara pimpinannya ‘berdarah-darah’ menanggung beban janji politik kepada rakyat,” tegas Ade.
Wabup ‘Pusing’ Menghadapi Birokrasi yang Kebal Teguran
Ade menambahkan bahwa momen pidato tersebut memperlihatkan rasa frustrasi seorang pimpinan terhadap bawahannya yang dianggap “bebal” dalam merespons perubahan, termasuk kegagalan responsifitas pada aplikasi pelayanan publik.
“Ibu Wakil itu sepertinya sudah di titik ‘pusing’ dan muak melihat kinerja buruk aparatur yang ia pimpin. Bayangkan, pimpinan bicara perubahan, tapi birokrasinya malah asyik memelihara budaya kerja lamban. Ini bukan lagi sekadar sindiran, tapi mosi tidak percaya dari seorang pimpinan kepada bawahannya yang tidak bisa bekerja,” imbuhnya.
Tahun Kedua: Perombakan atau Terpuruk
GIPS mendesak agar momentum ini dijadikan dasar untuk melakukan “cuci gudang” di tubuh birokrasi Garut. Jika tidak, pengakuan gagal ini akan menjadi nisan bagi prestasi kepemimpinan di periode ini.
“Birokrasi jangan jadi parasit bagi kemajuan daerah. Jika pimpinan sudah merasa gagal karena sistemnya macet dan bawahannya abai, maka solusinya hanya satu: rombak total atau Garut akan semakin tertinggal. Rakyat tidak butuh alasan, rakyat butuh eksekusi yang nyata, bukan birokrasi yang hanya jadi pajangan,” pungkas Ade. [Red/JB]