GARUT, JABARBICARA.COM – Menanggapi permohonan maaf Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, atas maraknya dugaan pungutan liar (pungli) di destinasi wisata Garut Selatan, pemerhati hukum dan kebijakan publik, Dadan Nugraha, S.H., mengeluarkan pernyataan kritis terkait tata kelola pemerintahan daerah.
Dadan menilai persoalan ini merupakan sinyal adanya sumbatan koordinasi pada level manajerial dan kegagalan fungsi pengawasan perangkat daerah.
Mandat Atributif dan Akuntabilitas Struktural
Dalam tinjauan yuridisnya, Dadan Nugraha menekankan bahwa UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi habis kewenangan pimpinan daerah. Ia menyoroti dua pasal krusial:
- Fungsi Pengawasan (Pasal 66): Berdasarkan Pasal 66 ayat (1), Wakil Kepala Daerah memiliki mandat atributif untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. “Secara hukum, pengawasan lapangan adalah tugas melekat untuk memastikan pelayanan publik bebas dari praktik ilegal,” tegas Dadan.
- Akuntabilitas Dinas (Pasal 209): Merujuk Pasal 209, Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dadan menyebut Dinas Pariwisata (Disparbud) sebagai pembantu kepala daerah yang memegang tanggung jawab teknis dan operasional secara penuh di sektornya.
Transisi Regulasi: UU Kepariwisataan No. 18 Tahun 2025
Lebih lanjut, Dadan memaparkan bahwa sektor pariwisata saat ini sedang dalam masa transisi penting dengan disahkannya UU No. 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan. Regulasi terbaru ini menempatkan pariwisata sebagai pilar utama pembangunan nasional, bukan sekadar sektor hiburan. UU tersebut memperkenalkan konsep ekosistem terintegrasi yang mewajibkan keterlibatan masyarakat lokal secara inklusif. Praktik pungli, menurut Dadan, adalah bentuk kegagalan dalam mewujudkan pariwisata berkualitas yang adaptif dan berdampak ekonomi langsung pada masyarakat desa.
Sinergi Ekonomi Kreatif dan Peran Lintas Sektoral
Sejalan dengan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Dadan mendorong adanya penguatan potensi ekonomi lokal melalui peran kolektif:
- Sinergi Kewilayahan: Forkopimcam bersama Pemerintah Desa, BPD, dan LMD harus melahirkan regulasi lokal (Perdes) yang mampu memproteksi objek wisata dari gangguan ketertiban umum.
- Pemberdayaan Pemuda: Karang Taruna dan KNPI perlu diintegrasikan sebagai mitra resmi dalam pengelolaan wisata profesional guna meminimalisir gesekan sosial di llapangan.
- Landasan Etika: Keterlibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan bimbingan moral dinilai krusial untuk membangun budaya sadar wisata yang berkelanjutan di tingkat akar rumput.
Kesimpulan Strategis, Dadan Nugraha menyimpulkan bahwa penyelesaian pungli tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu ada sinkronisasi antara kebijakan pimpinan berdasarkan mandat Pasal 66 UU 23/2014, ketegasan eksekusi dinas teknis sesuai Pasal 209, serta implementasi UU Kepariwisataan No. 18/2025 yang berbasis masyarakat (Community-Based Tourism).
“Tanpa sinergi kolektif dari struktur RT/RW hingga dinas terkait, pariwisata Garut akan terus kehilangan daya saingnya di tingkat nasional,” pungkasnya. [JB/Red]