GARUT, JABARBICARA.COM – Bulan Juni menjadi bulan yang sarat makna bagi bangsa Indonesia. Selain diperingati sebagai Bulan Bung Karno dan momentum Hari Lahir Pancasila, bulan ini juga menjadi awal dimulainya proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026/2027. Namun di tengah berbagai momentum kebangsaan dan pendidikan tersebut, masih tersimpan persoalan mendasar yang belum terselesaikan, yakni tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan kasus putus sekolah di Kabupaten Garut.
Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang masih dirasakan masyarakat, suara kritis datang dari Direktur Sekolah Sungai Cimanuk (SSC) Garut, Mulyono Khaddafi. Aktivis pendidikan dan lingkungan itu menyoroti masih banyaknya anak-anak Garut yang kehilangan hak memperoleh pendidikan, meskipun berbagai program dan kebijakan pendidikan terus digulirkan pemerintah.
Bagi Mulyono, peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak berhenti pada seremoni, upacara, dan pidato-pidato kebangsaan. Momentum tersebut harus menjadi ruang refleksi untuk mengukur sejauh mana negara hadir menjamin hak dasar setiap warga negara, terutama hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Makna Pancasila akan kosong kalau masih ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya. Upacara boleh khidmat, tetapi kalau anak masih banyak yang putus sekolah, berarti sila-sila itu belum sampai ke gubuk mereka,” tegas Mulyono.
Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik normatif. Selama bertahun-tahun, Sekolah Sungai Cimanuk yang dikenal sebagai komunitas pendidikan berbasis lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk, kerap bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan masyarakat miskin di berbagai pelosok Garut.
Dari pengalaman pendampingan itulah SSC menemukan bahwa persoalan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum tuntas diselesaikan.
Wajah Lain Garut yang Jarang Tersorot
Di balik berbagai capaian pembangunan yang kerap dipublikasikan, masih terdapat anak-anak yang harus mengubur cita-citanya karena tidak mampu melanjutkan pendidikan.
Berdasarkan pemetaan dan pengamatan lapangan yang dilakukan SSC, wilayah Garut Selatan dan sejumlah daerah terpencil masih menjadi kantong terbesar Anak Tidak Sekolah (ATS). Faktor jarak tempuh yang jauh, minimnya sarana transportasi, hingga tekanan ekonomi keluarga menjadi penyebab utama anak-anak meninggalkan bangku sekolah.
Ironisnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah pelosok. Di kawasan yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan dan fasilitas pendidikan pun kasus putus sekolah masih ditemukan. Salah satunya di kawasan Blok Cihideung yang menurut hasil pemetaan SSC menunjukkan angka ATS yang cukup memprihatinkan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Garut tidak semata-mata berkaitan dengan akses geografis, tetapi juga erat kaitannya dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih membelit masyarakat bawah.
Sekolah Gratis, Tapi Anak Tetap Tidak Sekolah
Mulyono menilai slogan pendidikan gratis belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dihadapi keluarga miskin.
Menurutnya, banyak orang tua yang tidak lagi dibebani biaya SPP, namun tetap kesulitan menyekolahkan anak karena harus memenuhi berbagai kebutuhan penunjang pendidikan yang tidak ditanggung sekolah.
Mulai dari biaya pembelian seragam, sepatu, alat tulis, buku pelajaran, uang transportasi, hingga kebutuhan pendukung lainnya sering kali menjadi alasan anak terpaksa berhenti sekolah.
“Kita sering mendengar sekolah gratis, tetapi bagi keluarga miskin biaya tidak langsung itu tetap berat. Ketika orang tua harus memilih antara membeli beras atau membeli sepatu sekolah, pendidikan sering kali menjadi korban,” ungkapnya.
Selain faktor ekonomi, SSC juga menemukan adanya persoalan psikologis yang sering luput dari perhatian. Banyak anak memilih menjauh dari lingkungan sekolah karena merasa malu, minder, atau tidak percaya diri akibat keterbatasan ekonomi yang mereka alami.
Kondisi tersebut secara perlahan mengikis semangat belajar dan berujung pada keputusan meninggalkan sekolah.
Dari Menyelamatkan Sungai Hingga Menyelamatkan Masa Depan Anak
Meski dikenal luas melalui gerakan pelestarian lingkungan dan penyelamatan DAS Cimanuk, SSC memandang persoalan pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia.
Menurut Mulyono, kerusakan lingkungan dan kemiskinan pendidikan sama-sama lahir dari ketidakadilan pembangunan. Karena itu, upaya menyelamatkan sungai harus berjalan beriringan dengan upaya menyelamatkan generasi muda.
“Tidak ada gunanya kita berbicara tentang masa depan lingkungan jika anak-anak yang akan mewarisi lingkungan itu justru kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan,” ujarnya.
Saat ini SSC terus melakukan pendataan, pemetaan sosial, serta mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk menangani persoalan ATS dan putus sekolah secara lebih serius dan terukur.
Data Harus Akurat, Penanganan Harus Nyata
Selain persoalan ekonomi, SSC juga menyoroti pentingnya validitas data pendidikan. Mulyono menilai masih terdapat kemungkinan ketidaksinkronan data akibat keterlambatan atau kesalahan input administrasi kelulusan dan perpindahan siswa.
Akibatnya, sebagian anak berpotensi tercatat sebagai putus sekolah meskipun sebenarnya masih melanjutkan pendidikan di tempat lain.
Karena itu, ia mendorong pembaruan data secara berkala dan koordinasi lintas sektor agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi pendidikan di lapangan.
SSC Siap Audiensi dengan Dinas Pendidikan
Sebagai bentuk keseriusan, Sekolah Sungai Cimanuk dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Langkah tersebut diharapkan menjadi ruang dialog sekaligus evaluasi bersama untuk mencari solusi konkret atas persoalan anak putus sekolah yang masih terjadi.
SSC juga mendorong lahirnya gerakan “jemput bola” yang melibatkan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, pemerintah desa, sekolah, komunitas, dunia usaha, hingga masyarakat sipil agar tidak ada lagi anak Garut yang kehilangan hak belajar hanya karena kemiskinan atau hambatan administratif.
Bagi Mulyono, peringatan Hari Lahir Pancasila akan memiliki makna yang sesungguhnya ketika nilai kemanusiaan dan keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang selama ini berada di pinggir perhatian.
“Sila kedua berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, sementara sila kelima berbicara tentang keadilan sosial. Kalau masih ada anak yang tidak bisa sekolah karena miskin, maka pekerjaan kita belum selesai. Pancasila harus hadir dalam tindakan, bukan hanya dalam upacara,” jelas Mulyono.
Lebih tegas dikatakan Mulyono, Disdik Garut dibawah komando Asep Wawan budiman menurutnya cenderung tertutup, bahkan tak becus dalam mengelola menegerial lingkungan pendidikan, padahal realita dan fakta dilapangan angka anak putus sekolah diera kepemimpinannya terbilang bombastis sangat tinggi, namun Disdik justru bersikap anti kritik terhadap berbagai elemen yang mengkritisi kinerja di instansi birokrasi yang notabene diisi oleh kaum intelektual tinggi pungkas Mulyono
Pertanyaannya kini, mampukah semua pihak menjadikan momentum Pancasila dan tahun ajaran baru sebagai titik balik untuk menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah di Garut, atau persoalan ini akan kembali tenggelam setelah seremoni usai? (JB/RF)