GARUT, JABARBICARA.COM — Polemik yang menyeret SPPG Sucinaraja Tegalpanjang 2, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, kembali menjadi perhatian publik.
Belum sepenuhnya mereda sorotan terhadap beredarnya video Zoom Meeting internal yang sebelumnya viral, kini muncul persoalan baru berupa dugaan daging ayam dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang sempurna dan masih terlihat bercak merah menyerupai darah.
Informasi tersebut mencuat setelah akun TikTok @Jejakkriminal.netjabar mengunggah video yang memperlihatkan potongan daging ayam dan menyebutnya berasal dari menu MBG SPPG Tegalpanjang 02.
Dalam unggahan bertajuk “Daging Mentah Berlumur Darah di Menu MBG Dapur SPPG Tegalpanjang 02, Izin Terancam Dicabut”, video tersebut tercatat memperoleh ribuan interaksi berupa tanda suka, komentar, penyimpanan, dan pembagian.
JABARBICARA.COM tidak dapat memastikan secara independen kapan, di mana, dan dalam kondisi apa potongan ayam tersebut diambil. Namun secara visual, daging dalam video tampak belum matang sempurna.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai proses pemasakan, pemeriksaan kualitas makanan, hingga mekanisme pengawasan sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
KEPALA SPPG DISEBUT MENGAKUI ADANYA KELALAIAN
Kepala SPPG Sucinaraja Tegalpanjang 2, Fredy Jonatan Siahaan, saat dikonfirmasi disebut tidak membantah adanya persoalan tersebut.
Fredy disebut mengakui adanya kelalaian pada tim dapur dan menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.
Namun, apabila persoalan tersebut benar terjadi akibat kelalaian dalam proses pengolahan makanan, maka penyelesaiannya semestinya tidak berhenti pada permintaan maaf.
Permintaan maaf merupakan bentuk tanggung jawab moral. Sementara pembenahan sistem merupakan tanggung jawab operasional.
Program MBG menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak dan penerima manfaat lainnya. Karena itu, standar keamanan pangan, proses pemasakan, pemeriksaan kualitas, hingga distribusi harus menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan.
POLEMIK ZOOM BELUM SELESAI, PERSOALAN BARU KEMBALI MUNCUL
Sebelumnya, SPPG Sucinaraja menjadi sorotan setelah beredar video Zoom Meeting internal yang memperlihatkan suasana rapat dan memicu berbagai reaksi publik.
Dalam perkembangan selanjutnya, Fredy menghubungi sejumlah wartawan dan meminta mereka datang ke salah satu sekolah di wilayah Sucinaraja untuk mendapatkan klarifikasi mengenai persoalan yang sedang diberitakan.
Pemilihan sekolah sebagai lokasi pertemuan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan tersendiri karena persoalan yang diklarifikasi berkaitan dengan aktivitas SPPG.
Kini, ketika polemik video Zoom Meeting belum sepenuhnya mereda, muncul pula video mengenai dugaan ayam yang belum matang sempurna.
Rangkaian peristiwa tersebut tentu belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun, kondisi tersebut cukup menjadi alasan bagi pihak berwenang untuk melakukan evaluasi secara objektif dan menyeluruh.
PERTANYAAN UTAMANYA: BAGAIMANA AYAM DIDUGA BELUM MATANG BISA TERDISTRIBUSI?
Substansi persoalan bukan semata-mata mencari siapa yang harus disalahkan.
Pertanyaan paling mendasar justru:
Bagaimana makanan yang diduga belum matang sempurna dapat lolos dari pemeriksaan sebelum dibagikan kepada penerima manfaat?
Jika temuan tersebut terbukti, perlu ditelusuri pada tahapan mana sistem pengawasan tidak berjalan optimal.
Apakah terjadi kendala dalam proses pemasakan?
Apakah pemeriksaan kualitas makanan sebelum distribusi tidak dilakukan secara maksimal?
Apakah terdapat persoalan pada pengawasan suhu dan waktu pemasakan?
Ataukah ada kelemahan lain dalam sistem pengendalian mutu yang perlu segera diperbaiki?
Semua pertanyaan tersebut seharusnya dijawab melalui pemeriksaan faktual, objektif, dan transparan, bukan sekadar melalui perang opini di media sosial.
Jangan sampai sistem baru bergerak setelah sebuah persoalan terlebih dahulu menjadi viral.
KOMENTAR WARGANET BERTABURAN, DARI MAKANAN HINGGA KONDISI DAPUR
Viralnya video tersebut juga memancing beragam komentar warganet.
Sejumlah pengguna media sosial TikTok tidak hanya menyoroti kondisi ayam, tetapi juga menyampaikan klaim mengenai persoalan lain yang mereka kaitkan dengan operasional SPPG Tegalpanjang 02.
Salah satu akun, ALUMNI PENJAGABUMI, menulis:
“gimna mau bener sppg ini, pekerja aja di sppg ini banyak yg mengeluh, gimna kerjanya mau bener juga, karyawannya nya aja banyak yg di rolling supaya bisa minim bayar karyawan nya, akhirnya ada yg speak up juga.”
Komentar tersebut berisi klaim mengenai kondisi pekerja dan pengelolaan tenaga kerja. Klaim tersebut belum diverifikasi secara independen oleh JABARBICARA.COM.
Komentar lain datang dari akun Ulfa Zahira Agustiani, yang mengaku pernah mengalami persoalan makanan MBG yang diterima anaknya.
Ia menulis:
“pas masuk sakolla tk. d it tegalpanjang bulan 7 juli . sami ka murangkalih abi ge ka pasihan aya seumur lauk na hungkul bilatung seer .d lebet daging na pas pengiriman pagi d makan pas sore hari eh tos seer bilatung dari pihak MBG cuman minta maaf ga d ulang lagi eh malah terjadi lagi.”
Pernyataan tersebut merupakan klaim pengalaman pribadi pengguna media sosial mengenai dugaan makanan yang disebut mengandung belatung.
JABARBICARA.COM belum memperoleh verifikasi independen mengenai klaim tersebut sehingga tidak menempatkannya sebagai fakta.
Sementara akun Chun Hyang menyampaikan keluhan lain:
“tutup MBG lah. berisik tiap malam suka cecengiran itu pegawai nya tengah malam haha hihihi tarik banget. mana bau juga masuk ke rumah. ini gimana sih MBG dekat pemukiman.”
Komentar tersebut berisi keluhan mengenai dugaan kebisingan dan bau yang disebut berasal dari aktivitas dapur SPPG serta persoalan lokasi yang menurut akun tersebut berdekatan dengan permukiman.
Ada pula akun Ina Suryani yang menulis:
“euh kmh masakna palalaur jd racun.”
Komentar tersebut menunjukkan kekhawatiran warganet terhadap proses pengolahan makanan.
Sementara akun Kamal Idarisman menulis singkat:
“garut lagi garut lagi.”
Beragam komentar tersebut memperlihatkan tingginya perhatian publik terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Garut.
Namun sekali lagi, komentar media sosial bukanlah bukti atau vonis.
Setiap klaim perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan, keterangan pihak terkait, dokumen, maupun bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
BGN DAN PIHAK TERKAIT PERLU TURUN TANGAN
Munculnya dugaan ayam belum matang semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di SPPG Tegalpanjang 2.
Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, serta instansi terkait perlu memastikan seluruh standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten.
Evaluasi idealnya tidak berhenti pada satu potongan ayam yang menjadi viral.
Yang perlu diperiksa adalah keseluruhan rantai pengolahan makanan, mulai dari:
- penerimaan bahan baku;
- penyimpanan bahan makanan;
- kebersihan dan sanitasi;
- proses pencucian dan pengolahan;
- proses serta tingkat kematangan makanan;
- pemeriksaan sebelum distribusi;
- pengemasan;
- hingga distribusi kepada penerima manfaat.
- Kelayakan Dapur SPPG
Jika ditemukan kelemahan, harus ada tindakan korektif yang jelas.
Sebab keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan.
Ukuran yang jauh lebih penting adalah:
Apakah makanan tersebut aman, layak, bergizi, dan memenuhi standar ketika sampai kepada penerima manfaat?
PUBLIK MEMBUTUHKAN FAKTA, BUKAN SEKADAR PERMINTAAN MAAF
SPPG tentu memiliki hak untuk memberikan klarifikasi apabila terdapat informasi yang dinilai tidak tepat.
Namun, klarifikasi yang kuat idealnya disertai data, kronologi, fakta, dan langkah perbaikan yang konkret.
Jika benar terjadi kelalaian, masyarakat berhak mengetahui langkah korektif yang dilakukan agar persoalan serupa tidak terulang.
Sebaliknya, apabila informasi atau video yang beredar dinilai tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, pihak terkait juga memiliki ruang untuk menjelaskan dan menunjukkan bukti.
Dengan demikian, persoalan dapat ditempatkan dalam koridor jurnalistik dan pemeriksaan yang objektif, bukan berkembang menjadi perang opini.
ANAK-ANAK BUKAN OBJEK UJI COBA
Pada akhirnya, perhatian utama harus dikembalikan kepada penerima manfaat.
Anak-anak bukan objek uji coba. Makanan yang mereka terima harus dipastikan aman sebelum sampai ke tangan mereka.
Program MBG merupakan program penting yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan keamanan makanan harus diperlakukan serius.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh.
Jika tidak terbukti, maka fakta dan hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak terjadi pembentukan opini berdasarkan informasi yang keliru.
JABARBICARA.COM akan terus mengikuti perkembangan persoalan tersebut dan membuka ruang hak jawab serta hak koreksi bagi Fredy Jonatan Siahaan, SPPG Tegalpanjang 2, Korcam Sucinaraja, BGN, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, maupun pihak terkait lainnya.
Sebab ketika menyangkut makanan untuk anak-anak, setiap dugaan kelalaian harus menjadi alarm untuk memperketat pengawasan—bukan sekadar menjadi berita viral yang kemudian dilupakan.(JB/RF)

