GARUT, JABARBICARA.COM — Terpilihnya Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut periode 2026–2031 menambah dinamika baru dalam peta politik daerah.

Posisi tersebut menempatkan Syakur Amin pada dua ruang strategis sekaligus, yakni sebagai kepala daerah yang menjalankan mandat pemerintahan dan sebagai pimpinan partai politik yang memiliki struktur serta agenda organisasi di Kabupaten Garut.

Fenomena itu mendapat perhatian dari pegiat media sosial Garut sekaligus pengamat kebijakan publik, Yadi Roqib Jabbar. Menurutnya, keputusan Syakur Amin untuk memimpin Partai Golkar secara politik merupakan langkah yang dapat dipahami dalam konteks dinamika internal partai.

“Ini dalam konteks murni politik. Langkah yang diambil Syakur Amin menjadi Ketua DPD Golkar merupakan keputusan logis dari seorang politisi. Apalagi Musda diadakan lima tahun sekali, sehingga tidak mungkin mengabaikan peluang tersebut selama partai menginginkannya,” ujar Yadi.

Bukan Sekadar Soal Jabatan, tetapi Soal Kinerja

Menurut Yadi, perdebatan publik seharusnya tidak berhenti pada persoalan apakah seorang kepala daerah layak atau tidak mengambil posisi strategis di partai politik.

Lebih jauh, kata dia, masyarakat perlu melihat bagaimana dua mandat tersebut dijalankan secara profesional dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dari perspektif kebijakan publik, ukuran utama kepemimpinan bukan semata-mata pada posisi politik yang diemban, melainkan pada kualitas kebijakan, konsistensi pelaksanaan program, transparansi, serta kemampuan pemerintah merealisasikan target pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Karena itu, menurut Yadi, perhatian publik terhadap kinerja pemerintahan tetap diperlukan, tanpa harus mengabaikan fakta bahwa masa pemerintahan hasil Pilkada 2024 masih berjalan.

“Janji kampanye memiliki batas waktu lima tahun. Beliau baru menjabat kurang dari dua tahun, sehingga masih ada waktu tiga tahun ke depan untuk merampungkan seluruh komitmen tersebut,” katanya.

Publik Diminta Tidak Lepas Pengawasan

Yadi menilai, momentum Syakur Amin memimpin Partai Golkar justru dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat pengawasan terhadap arah kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu terjebak pada dukung-mendukung politik semata. Yang lebih penting adalah memastikan program yang dijanjikan dalam kontestasi Pilkada benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan yang terukur.

“Yang harus kita kawal bersama ke depan adalah bagaimana kebijakan beliau, baik sebagai Bupati Garut maupun pimpinan partai, tetap bermuara pada pembangunan Kabupaten Garut sesuai janji politik yang pernah ditawarkan,” tegas Yadi.

Ia menambahkan, sinergi antara kepemimpinan pemerintahan dan pengalaman organisasi politik dapat memberikan dampak positif apabila dikelola dengan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, serta tetap menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama.

Tiga Tahun ke Depan Menjadi Fase Pembuktian

Dari sudut pandang pengawasan kebijakan publik, periode pemerintahan yang masih tersisa menjadi ruang penting untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang disampaikan kepada masyarakat dapat diwujudkan.

Publik dapat menilai bukan hanya dari pernyataan politik, tetapi dari indikator yang lebih konkret: program apa yang sudah berjalan, target apa yang telah tercapai, anggaran yang digunakan, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta persoalan apa yang masih belum terselesaikan.

Dengan demikian, dinamika politik terbaru di tubuh Partai Golkar Garut tidak semestinya menggeser perhatian terhadap agenda pembangunan daerah.

Kepemimpinan partai adalah bagian dari dinamika politik. Sementara keberhasilan pembangunan merupakan mandat pemerintahan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pada titik inilah, kata Yadi, masyarakat memiliki peran penting sebagai pengawas.

Bukan untuk menghambat langkah politik seorang kepala daerah, melainkan memastikan setiap kewenangan yang dimiliki tetap menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Garut.

“Pada akhirnya masyarakat akan menilai dari hasil. Politik boleh bergerak, organisasi boleh berkembang, tetapi pembangunan dan janji kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.

(JB/RF)