.png)
GARUT, JABARBICARA.COM – Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (GEMA PS) Kabupaten Garut kembali mencatat sejarah penting dalam upaya penguatan kedaulatan desa atas hutan. Dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bertema “Memperkuat Ekonomi Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial”, yang digelar pada 19–20 Juni 2025 di Ruang Rapat Bank BJB Garut, hadir suara dukungan dari berbagai pihak – termasuk dari lembaga legislatif provinsi.
Salah satu dukungan datang dari Dede Kusdinar, S.E., Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, yang secara terbuka mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada GEMA PS Kabupaten Garut atas konsistensinya mendampingi masyarakat desa dalam mengakses legalitas hutan dan memperkuat ekonomi lokal berbasis ekologi.
“Saya sampaikan selamat dan apresiasi setulusnya kepada GEMA PS Kabupaten Garut. Ini adalah gerakan rakyat yang patut menjadi contoh nasional. Desa-desa sekitar hutan kini tidak hanya menjadi penonton, tapi pelaku utama yang sadar hukum, sadar ruang, dan mandiri secara ekonomi,” tegas Dede Kusdinar di hadapan peserta FGD.
Terima Kasih untuk Para Tokoh Nasional: Desa Perlu Ilmu, Bukan Sekadar Izin
Dede Kusdinar juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para tokoh nasional yang hadir memberikan mentoring, pembinaan, dan transfer pengetahuan kepada para kepala desa dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah sekitar hutan.
“Saya mengapresiasi kehadiran para pakar nasional yang telah berbagi ilmu. Ini bentuk nyata keberpihakan pada desa. Kami di DPRD Jabar siap mengawal agar suara desa masuk dalam kebijakan kehutanan di tingkat provinsi dan nasional,” ujarnya.
Beberapa tokoh nasional yang hadir dalam forum tersebut antara lain:
– Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. (Guru Besar Kehutanan dan eks Dirjen Perhutanan Sosial)
– Rozikin (Ketua Umum GEMA PS Nasional)
– Acep Sholihudin (Ketua DPW GEMA PS Jabar-Banten)
GEMA PS dan Desa: Mengubah Hutan Jadi Ruang Hidup
Di bawah kepemimpinan Ganda Permana, S.H., GEMA PS Garut kini telah mengorganisir 183 desa di berbagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan negara. Gerakan ini bukan hanya memperjuangkan akses legal masyarakat atas hutan melalui skema KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus), tetapi juga membangun kesadaran ekologis, sosial, dan politik masyarakat desa atas ruang hidup mereka.
Peran Hukum Jadi Kunci: Dadan Nugraha Siap Bantu Desa dengan Rekomendasi Hukum
Menyadari pentingnya kekuatan hukum dalam setiap langkah gerakan, hadir pula Advokat dan Pemerhati Kebijakan Publik Dadan Nugraha, S.H., yang menyatakan kesiapannya untuk menyusun dokumen rekomendasi hukum dan resume regulatif sebagai panduan kepala desa dan pegiat GEMA PS dalam memperkuat posisi hukum mereka.
“Desa-desa jangan hanya bicara niat baik, tapi harus punya senjata hukum. Kami siap mendampingi dengan membuatkan analisis peraturan, dasar hukum KHDPK, serta strategi agar desa tidak dikalahkan di atas meja birokrasi,” tegas Dadan Nugraha.
DESA MENULIS ULANG SEJARAH HUTAN
FGD ini adalah cerminan bahwa masa depan kehutanan Indonesia tidak lagi milik korporasi besar atau elite penguasa ruang. Kini, desa bangkit, dan hutan menjadi bagian dari agenda kedaulatan rakyat. GEMA PS Garut telah membuktikan bahwa perubahan bisa datang dari akar rumput – dari kampung, dari dusun, dari masyarakat desa yang tahu apa yang mereka butuhkan. [JB]
