.png)
GARUT, JABARBICARA.COM — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi II, Dede Kusdinar, menjadi salah satu tokoh kunci yang mendorong akselerasi kebijakan pembangunan berbasis desa di Kabupaten Garut. Dalam rangka menjawab langsung kebutuhan rakyat desa sekitar hutan, ia menginisiasi integrasi tiga program strategis nasional:
- KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus),
- Koperasi Merah Putih, dan
- Program MBG – Makan Bergizi Gratis, sebagai fondasi kebangkitan ekonomi, pangan, dan kesehatan masyarakat desa.
Sebagai Pembina PPDI Kabupaten Garut dan mantan Ketua APDESI Jawa Barat, Dede memahami langsung problem struktural di desa. Ia menegaskan bahwa era Prabowo Subianto harus dimaknai sebagai momentum kembalinya kedaulatan desa, bukan hanya sebagai simbol politik, tetapi sebagai kerja nyata yang berbasis hukum dan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.
“Prabowo hadir untuk rakyat. Desa harus jadi subjek utama pembangunan nasional. Kita mulai dengan KHDPK sebagai legalisasi hak kelola, koperasi sebagai alat distribusi, dan MBG sebagai jaminan gizi rakyat. Tiga program ini harus dikunci jadi satu gerakan besar,” ujar Dede dalam forum konsolidasi PPDI dan Gema PS di Garut, Senin (24/06/2025).
KHDPK: Akses Legal untuk Keadilan Ekologis dan Ekonomi
KHDPK merupakan jawaban negara terhadap sejarah panjang ketimpangan akses masyarakat terhadap kawasan hutan. Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 7 Tahun 2021, masyarakat diberikan hak kelola sah atas kawasan hutan negara secara lestari dan produktif. Ini adalah langkah nyata negara dalam menempatkan rakyat sebagai pengelola utama sumber daya alamnya sendiri.
“Melalui KHDPK, desa diberi peran bukan hanya untuk menjaga, tetapi juga memanfaatkan dan menikmati hasil hutan. Ini koreksi historis, dan DPC Gema PS Kabupaten Garut sedang mengawal legalisasi kelembagaannya,” tegas Dede.
Koperasi Merah Putih: Ekonomi Kolektif untuk Kemandirian Desa
Sebagai kelanjutan dari hak kelola KHDPK, Koperasi Merah Putih menjadi instrumen pengelolaan ekonomi kolektif berbasis desa. Koperasi ini akan menampung hasil hutan bukan kayu, hasil pertanian, peternakan, dan produk lokal lainnya untuk dipasarkan secara bersama, adil, dan efisien.
“Kita harus bebaskan petani dari tengkulak dan sistem distribusi yang tidak adil. Koperasi Merah Putih adalah jawaban. Kita bangun sistem ekonomi rakyat dari bawah, bukan dari konglomerasi,” jelas Dede.
MBG – Makan Bergizi Gratis: Program Gizi Berbasis Produksi Rakyat
Program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang menjadi andalan visi Presiden Prabowo Subianto, bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa. Bahan pangan MBG harus bersumber dari produksi lokal, petani KHDPK, dan koperasi rakyat.
“Kita siapkan sistem agar MBG ini menyerap beras lokal, telur rakyat, sayuran dari KHDPK, daging dari peternak desa. Jadi selain memberi makan sehat, ini juga memberi penghasilan bagi masyarakat,” papar Dede.
Langkah Strategis: Sinkronisasi APBD dan Tata Kelola Desa
Sebagai legislator di Komisi II DPRD Jawa Barat, Dede Kusdinar juga mendorong agar seluruh potensi ini masuk dalam RPJMD provinsi dan kabupaten, termasuk melalui:
Legalitas kelembagaan KHDPK dan koperasi;
Pendanaan infrastruktur produksi desa hutan;
Pemasaran digital dan dukungan logistik; Interkoneksi antara KHDPK, koperasi, dan dapur MBG di sekolah-sekolah.
“Kita pastikan desa tidak kerja sendiri. Negara harus bantu. Inilah esensi dari pembangunan di bawah Prabowo: adil, bergizi, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Kesimpulan: Desa Bangkit, Indonesia Sehat dan Mandiri
Sinergi KHDPK, Koperasi Merah Putih, dan MBG menjadi simbol transformasi sistemik dari desa sebagai objek menjadi pusat pembangunan. Melalui tangan tokoh seperti Dede Kusdinar, visi Prabowo tidak berhenti di pusat kekuasaan, tapi menyentuh meja makan anak-anak desa.
“Ini bukan mimpi. Ini kerja nyata. Desa adalah masa depan bangsa, dan Prabowo memberi kita mandat untuk menjaganya,” pungkas Dede. [**]
