GARUT, JABARBICARA.COM – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut menggelar Musyawarah Kerja Daerah (MUSKERDA) perdana di Pendopo Kabupaten Garut pada Sabtu, (28/06/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyusun rencana kerja lima tahun ke depan serta memperkuat konsolidasi antarperangkat desa di seluruh wilayah Garut.
Ketua PPDI Kabupaten Garut, Muslim Safaat, dalam wawancara menyampaikan bahwa MUSKERDA kali ini merupakan yang pertama sejak kepengurusan saat ini terbentuk.
“Ini Muskerda pertama sejak kami menjabat. Tujuan utamanya adalah menyusun rencana kegiatan jangka panjang selama lima tahun ke depan,” ujar Muslim Safaat.
Meski cuaca kurang mendukung, acara tetap berlangsung lancar. Dari 42 kecamatan yang diundang, sebagian besar mengirimkan perwakilannya. Namun, beberapa kecamatan tidak dapat hadir sepenuhnya karena hujan deras yang menghambat perjalanan.
“Sudah ada daftar hadir, tapi karena hujan, beberapa kecamatan tidak bisa hadir. Namun keterwakilan tetap ada. Hanya sekitar tiga sampai empat kecamatan yang benar-benar terkendala,” jelasnya.
Dalam Muskerda ini, telah dilaksanakan beberapa tahapan sidang pleno untuk merumuskan program-program kerja strategis. Salah satu isu yang paling banyak disuarakan oleh para perangkat desa adalah persoalan kesejahteraan dan status kepegawaian yang hingga kini masih belum jelas.
“Kami para perangkat desa sudah tercantum sebagai bagian dari pemerintahan desa, tapi status kami belum jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa perangkat desa setara dengan golongan II ASN, namun kenyataannya penghasilan kami masih di bawah UMR,” ungkap Muslim.
PPDI Kabupaten Garut juga telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kepala Dinas dan pihak pemerintah daerah yang hadir. Harapannya, ada langkah nyata dari pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa secara menyeluruh.
Di akhir sesi, Muslim Safaat menyampaikan pesan kepada seluruh perangkat desa agar tetap menjaga solidaritas dan kebersamaan, karena perjuangan organisasi tidak bisa dijalankan secara individu.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami punya wakil ketua dan pengurus lainnya. Program yang kami bawa bukan program pribadi, tapi mewakili harapan bersama para perangkat desa,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut dari MUSKERDA ini, PPDI Kabupaten Garut akan segera menyusun skala prioritas dari hasil rumusan sidang dan berencana menjalin komunikasi lanjutan melalui audiensi dengan DPRD maupun dinas terkait.
“Setelah ini kami akan seleksi program-program mana yang bisa segera dilaksanakan. Bila perlu, kami akan lakukan audiensi dengan pihak legislatif dan instansi pemerintah,” pungkas Muslim Safaat.
MUSKERDA ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi PPDI Garut dalam mewujudkan organisasi yang kuat, solid, dan mampu memperjuangkan nasib perangkat desa secara lebih nyata. [JB]
