.png)
SEMARANG, JABARBICARA.COM – Dalam dua dekade terakhir, Indonesia kehilangan jutaan hektare hutan tropis yang menjadi salah satu paru-paru dunia. Tekanan terhadap kawasan hutan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, mulai dari alih fungsi lahan, pembukaan untuk industri ekstraktif, hingga dampak kebakaran hutan yang semakin parah akibat perubahan iklim.
Pada tahun 2024, berbagai laporan mencatat bahwa lebih dari 600 ribu hektare hutan alami mengalami degradasi. Kondisi ini tidak hanya memicu krisis keanekaragaman hayati, tetapi juga mengancam posisi strategis Indonesia dalam upaya global menekan laju emisi karbon.
Di tengah situasi yang kompleks ini, efektivitas kebijakan karbon di Indonesia mulai dipertanyakan. Berbagai skema, seperti perdagangan karbon, insentif berbasis hasil (REDD+), dan pajak karbon memang telah diperkenalkan, tetapi implementasinya masih terbentur persoalan teknis, politis, dan rendahnya literasi di tingkat akar rumput maupun sektor swasta.
Menjawab kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini, sebuah publikasi independen berjudul “Carbon Policy: Pemanfaatan dan Status Hutan di Indonesia” telah diterbitkan oleh LindungiHutan. Ebook ini membahas bagaimana kebijakan karbon diterapkan di Indonesia, tantangan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, serta potensi ekonomi hijau yang bisa dikembangkan.
Bagi para akademisi, praktisi lingkungan, hingga pemangku kebijakan, publikasi ini menawarkan perspektif menyeluruh yang bisa menjadi dasar dialog lebih lanjut. Versi lengkap buku elektronik tersebut dapat diakses melalui halaman resmi LindungiHutan di https://lynk.id/lindungihutan/Om4aqoE.
Dalam menghadapi krisis iklim yang semakin kompleks, hutan bukan sekadar lanskap alam, ia adalah infrastruktur ekologi yang menopang kehidupan. Kebijakan karbon, jika dirancang dan dijalankan dengan baik, dapat menjadi salah satu alat strategis untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.
Namun, tanpa pemahaman yang utuh dan keterlibatan semua pihak, potensi tersebut akan sulit diwujudkan. Melalui pemahaman mendalam seperti yang disajikan dalam publikasi terbaru ini, diharapkan diskursus mengenai hutan dan kebijakan karbon bisa tumbuh lebih kritis, berbasis data, dan mendorong langkah nyata ke arah transisi ekologis yang adil.
