JAKARTA, JABARBICARA.COM- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan memperkuat pengukuran kinerja infrastruktur di Tanah Air, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan tata kelola yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk mengevaluasi dampak setiap program yang dijalankan. Menurutnya, data dan analisis akurat dari BPS akan menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan di masa depan.
Kerja sama antara Kementerian PU dan BPS merupakan langkah konkret untuk mengukur efektivitas setiap program pembangunan. Dengan dukungan analisis BPS, Kementrian PU ingin memastikan sektor infrastruktur memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Salah satu alat ukur utama yang akan diperkuat adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR), sebuah indikator untuk menilai efisiensi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kementerian PU menargetkan penurunan angka ICOR hingga di bawah 6 sebagai sasaran utama dalam lima tahun ke depan.
Target tersebut merupakan bagian dari visi besar “PU608”, yaitu ICOR di bawah 6, angka kemiskinan mendekati 0 persen, dan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.
“PU608 sejalan dengan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini juga diperkuat dalam rapat kabinet dua minggu lalu, ketika Menteri Keuangan menegaskan penurunan ICOR sebagai indikator kinerja yang dipantau berkala,” jelas Menteri Dody di Jakarta, Selasa (19/8).
Sebagai mitra strategis, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh upaya tersebut. BPS akan membantu memperkaya metodologi analisis ICOR agar lebih presisi serta melakukan pengukuran efektivitas dan efisiensi program Kementerian PU secara berkala.
“Sektor konstruksi adalah sektor padat karya dengan kontribusi besar pada penciptaan lapangan kerja. Karena itu, penguatan ICOR penting untuk memastikan setiap rupiah belanja infrastruktur berdampak optimal pada pertumbuhan,” tegas Amalia.
Langkah strategis ini diambil di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 5,12 persen. Menteri Dody berharap, dengan kebijakan yang lebih terukur, target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen pada 2025 dapat tercapai.
Dengan demikian, sinergi antara Kementerian PU dan BPS ini menjadi fondasi penting untuk mengukur efektivitas setiap program pembangunan. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mampu menurunkan angka ICOR, tetapi juga memastikan setiap investasi infrastruktur benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES
