GARUT, JABARBICARA.COM – Alih-alih menjadi solusi peningkatan kualitas pendidikan dan penopang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Garut justru dinilai berubah menjadi “sarang bangsat” yang menggerogoti masa depan pendidikan.
Direktur Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, menilai fenomena PKBM di Garut bukan hanya soal kelemahan tata kelola, tetapi sudah menjurus pada pembiaran sistemik yang merugikan masyarakat.
“PKBM itu awalnya dimaksudkan sebagai jawaban bagi anak-anak putus sekolah, juga untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Tapi kenyataannya, di Garut malah jadi ladang kepentingan, sarang bangsat. Banyak yang fiktif, banyak yang hanya mengejar dana, tanpa ada aktivitas pembelajaran nyata,” tegas Ade, Selasa (9/9/2025).
IPM Garut Anjlok
Ade menyoroti kondisi IPM Garut yang berada di peringkat 26 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan angka 69,9, jauh tertinggal dari rata-rata provinsi 74,92. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pun hanya 7,85 tahun, di bawah rata-rata Jabar 8,87 tahun.
“Bayangkan, perencanaan pembangunan selalu menggaungkan jargon Garut Juara, tapi faktanya IPM kita juga juara… juara ke-26. Kasihan masyarakat Garut. Ini potret nyata kegagalan pemerintah daerah mengawasi pendidikan,” kata Ade.
Bupati “Semprot” Disdik, GIPS Desak Audit PKBM
Pernyataan Ade ini menguatkan kritik Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, yang sehari sebelumnya menegur keras jajaran Dinas Pendidikan. Bupati mengungkap hampir 90% PKBM di Garut bermasalah, tidak terakreditasi, bahkan diduga fiktif.
“Kalau hampir semua PKBM bermasalah, itu artinya ada yang salah secara struktural. GIPS mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap PKBM, termasuk membuka transparansi penggunaan anggaran. Jangan sampai PKBM dijadikan ATM oknum-oknum tertentu,” ujar Ade.
Ancaman Masa Depan Generasi Garut
Lebih jauh, Ade mengingatkan bahwa pembiaran PKBM fiktif ini akan menambah panjang daftar masalah pendidikan di Garut, mulai dari rendahnya angka partisipasi sekolah, guru yang tidak bersertifikat, hingga jebloknya kualitas sumber daya manusia.
“Ini bukan sekadar angka-angka IPM. Kita bicara soal masa depan generasi Garut. Kalau PKBM dibiarkan jadi proyek bancakan, maka kita sedang menyiapkan bom waktu kemiskinan baru,” tegasnya.
GIPS menekankan perlunya langkah konkret: penertiban PKBM abal-abal, pemberdayaan PKBM yang benar-benar berfungsi, serta pembenahan tata kelola pendidikan berbasis transparansi dan akuntabilitas.
“Kalau tidak, jangan harap IPM Garut naik. Yang naik hanya angka laporan fiktif, sementara rakyat tetap sengsara,” pungkas Ade. [JB]
