.png)
GARUT, JABARBICARA.COM – Heningnya respons pemerintah daerah atas 16 tuntutan rakyat Garut mulai memantik bara yang lebih besar. Aliansi lintas elemen masyarakat, yang menamakan diri mereka Koalisi Masyarakat Garut Menggugat, secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Garut.
Aksi Mimbar Bebas yang digelar pada 10 Juni 2025 di halaman DPRD bukan sekadar unjuk rasa biasa. Itu adalah peringatan awal—sebuah sirene dari rakyat yang muak melihat janji-janji kekuasaan hanya menjadi lembaran naskah kampanye tanpa realisasi nyata.
“Kami sudah menyampaikan 16 tuntutan. Semua itu adalah jeritan rakyat kecil—dari pupuk yang langka, jalan-jalan rusak, birokrasi kotor, sampai janji-janji manis yang tak kunjung datang. Tapi pemerintah diam. Tuli terhadap suara rakyat!” tegas Dera, Koordinator Lapangan Koalisi, dengan suara bergetar dalam konsolidasi Jumat malam (05/07/2025).
Tuntutan yang diajukan menyentuh persoalan paling mendasar dan struktural: korupsi jabatan, kemiskinan ekstrem, krisis layanan kesehatan, dan kejanggalan dalam penempatan pejabat publik yang diduga sarat kepentingan politik balas budi.
Tak berhenti di situ, Koalisi juga menagih janji besar yang sempat dielu-elukan dalam kampanye:
- Rp2 juta bantuan hidup per keluarga
- 100 ribu lapangan kerja baru
Pemberdayaan UMKM yang nyata, bukan hanya di spanduk dan konferensi pers.
“Jangan remehkan suara rakyat! Diamnya pemerintah akan kami jawab dengan gerakan yang lebih besar, lebih terorganisir, dan lebih membakar kesadaran publik,” lanjut Dera.
Mimbar Bebas Jilid II: Akan Lebih Besar, Lebih Luas, Lebih Serius
Dera menyatakan bahwa pihaknya kini tengah menggalang kekuatan untuk menggelar Mimbar Bebas Jilid II, dengan dukungan yang terus mengalir dari berbagai kalangan: petani, buruh, mahasiswa, tokoh agama, hingga masyarakat adat. Mereka menyebut gerakan ini bukan sebagai provokasi, melainkan sebagai kewajiban moral mengawal demokrasi.
“Kami bukan lawan politik. Kami adalah rakyat yang muak ditipu. Jangan kira kami akan diam. Jika janji tidak ditepati, maka rakyat akan turun lagi, dan lagi, dan lagi,” ujar Dera membakar semangat.
Koalisi juga mendorong dibentuknya Tim Evaluasi Publik Independen, yang akan menilai kinerja pemerintah dari sudut pandang rakyat, bukan sekadar berdasarkan laporan administratif yang kerap memoles kegagalan menjadi prestasi.
Akhir atau Awal?
Seratus hari pertama seharusnya menjadi panggung pembuktian. Tapi bagi rakyat Garut, itu justru menjadi lembaran awal pengkhianatan atas janji-janji yang pernah dilontarkan dengan lantang.
“Kami tidak datang untuk menggulingkan siapa pun. Kami hadir untuk mengingatkan bahwa kekuasaan itu sementara, tetapi penderitaan rakyat tidak pernah menunggu,” pungkas Dera, dengan tatapan tajam penuh perlawanan.
Rakyat tidak tidur. Rakyat tidak lupa. Dan rakyat akan kembali.
Mimbar Bebas Jilid II segera datang. [JB]
