JAKARTA, JABARBICARA.COM – Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas RI) menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) bertajuk Strategi Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Akademisi Perguruan Tinggi, pada Selasa (30/9/2025) di Hotel Grand Kemang, Jakarta.
FGD ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Kompolnas dalam menyusun Strategi Reformasi Polri, sebuah dokumen penting yang diharapkan menjadi pijakan untuk perbaikan Polri ke depan.
Reformasi Polri telah berjalan sejak 1998 dengan sejumlah capaian, baik dalam aspek struktural, instrumental, maupun kultural. Polri telah melakukan pemisahan kelembagaan dari TNI, pembentukan Kompolnas, digitalisasi pengaduan, hingga penguatan unit-unit khusus seperti Densus 88 dan Unit PPA. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri pun sempat meningkat signifikan, mencapai 87,8% pada 2023.
Namun, beberapa peristiwa belakangan telah memicu kembali tuntutan publik atas reformasi Polri.
Kompolnas RI dalam TOR kegiatan menekankan tiga isu strategis yang harus menjadi prioritas, yaitu:
- Ruang Digital – memastikan perlindungan atas kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul di ruang digital.
- Hak Asasi Manusia (HAM) – menempatkan penghormatan dan pembudayaan HAM sebagai prinsip utama dalam praktik kepolisian.
- Pengawasan – memperkuat sistem pengawasan dan kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjamin penegakan hukum yang adil dan transparan.
Sekretaris Kompolnas, Drs. Arief Wicaksono, SSA, dalam pembukaan menyampaikan bahwa forum ini bertujuan menggali gagasan dari akademisi guna memperkuat agenda reformasi Polri.
” FGD ini menjadi ruang dialog yang konstruktif, Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat & pandangan akademisi benar – benar terakomodasi dalam strategi reformasi Polri. Dengan kolaborasi, reformasi tidak hanya jadi agenda pemerintah tapi bagian dari agenda rakyat juga” ujar Arief.
Sementara itu, anggota Kompolnas sekaligus Wakil Ketua Tim Analisis, Gufron S.H.I., M.Hub.Int., menegaskan pentingnya partisipasi bermakna dari masyarakat sipil, akademisi, dan perguruan tinggi dalam merumuskan strategi.
“Kompolnas ingin memastikan reformasi Polri berjalan partisipatif, transparan, dan sesuai aspirasi rakyat. Reformasi bukan sekadar wacana, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata agar Polri semakin dipercaya publik,” ujar Gufron.
Hasil dari FGD ini akan dikompilasi menjadi dokumen Strategi Reformasi Polri, yang memuat gagasan, masukan, dan aspirasi terkait mengapa reformasi Polri mendesak dilakukan, paradigma yang perlu digunakan, serta langkah-langkah jangka pendek, menengah, dan panjang. Dokumen tersebut akan menjadi bahan rekomendasi resmi Kompolnas.
Melalui agenda ini, Kompolnas RI berharap reformasi Polri dapat memperkuat profesionalisme, menjunjung tinggi HAM, serta membangun sistem pengawasan yang demokratis. Dengan demikian, Polri dapat hadir sebagai institusi yang benar-benar melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002. tutupnya. [JB]
