GARUT, JABARBICARA.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Dede Kusdinar, S.E., memberikan tanggapan strategis atas aksi damai ratusan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Garut yang menyuarakan keberatan terhadap pemangkasan Dana Desa (DD) serta sejumlah kebijakan pemerintah pusat.
Sebagai figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan desa—mantan Ketua APDESI Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat sekaligus Pembina Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Garut—Dede Kusdinar menyampaikan apresiasi atas sikap kolektif para kades, sembari mengajak seluruh pemangku kepentingan desa untuk menyikapi situasi secara adaptif dan konstruktif.
Apresiasi terhadap Aspirasi Kades
Dede Kusdinar menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan para kepala desa merupakan ekspresi tanggung jawab moral dan kepemimpinan di tingkat akar rumput.
“Kami sangat mengapresiasi keberanian dan kekompakan para kepala desa di Garut. Aksi ini bukan sekadar penolakan, tetapi cerminan kegelisahan yang nyata karena pemangkasan dana berdampak langsung pada rencana pembangunan desa yang telah disusun,” ujarnya, Selasa (16/12/2925)
Ia juga memahami tekanan yang dihadapi para kades akibat kebijakan tersebut, mulai dari tertundanya proyek pembangunan hingga munculnya prasangka dari masyarakat.
“Kepala desa adalah ujung tombak pelayanan publik dan pilar utama pembangunan. Sudah menjadi kewajiban kami di tingkat provinsi untuk mengawal aspirasi ini agar sampai ke pemerintah pusat,” tambah legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Ajakan Realistis dan Adaptif di Tengah Dinamika Fiskal Nasional
Di sisi lain, Dede Kusdinar mengajak para kepala desa untuk melihat persoalan pemangkasan Dana Desa dalam konteks yang lebih luas, yakni dinamika fiskal nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sebagai putra desa yang kini berada di parlemen, saya sangat memahami kondisi di lapangan. Namun kita juga perlu bersikap realistis. Penyesuaian Dana Desa kerap didorong oleh kebutuhan anggaran strategis dan mendesak di tingkat nasional,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa ajakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan kebijakan pusat, melainkan mendorong desa agar mampu beradaptasi dengan arah pembangunan nasional.
“Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, pembangunan desa akan difokuskan pada program-program yang memiliki daya ungkit ekonomi rakyat, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemangkasan Dana Desa bukan berarti pembangunan berhenti, tetapi menjadi tantangan untuk mengoptimalkan anggaran pada program strategis yang memperkuat kemandirian desa.”
Dorongan Inovasi dan Penguatan Kedaulatan Desa
Sebagai solusi jangka panjang, Dede Kusdinar berkomitmen menggunakan jalur politik dan legislasi di DPRD Jawa Barat untuk mengawal persoalan tersebut, termasuk menjajaki koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Garut guna menyampaikan aspirasi desa ke pemerintah pusat secara terstruktur.
Ia juga mengajak seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk memperkuat langkah-langkah strategis, antara lain:
Prioritas Anggaran, dengan mengarahkan dana yang tersedia untuk mendukung program nasional strategis yang berdampak langsung pada ekonomi desa.
Inovasi Ekonomi, melalui penggalian potensi lokal serta sinergi dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta guna mengurangi ketergantungan pada Dana Desa.
Transparansi dan Komunikasi Publik, agar masyarakat memahami kondisi riil keuangan desa dan terhindar dari kesalahpahaman.
“Semoga dinamika ini menjadi momentum penguatan solidaritas desa. Kita dukung kebijakan strategis pusat yang pro-rakyat, sambil terus memperjuangkan hak desa secara konstitusional. Sinergi antara Pusat, Provinsi, dan Desa adalah kunci percepatan kemajuan Garut,” pungkas Dede Kusdinar. [JB/Red]
