GARUT, JABARBICARA.COM – Dinamika kepemimpinan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut mulai memasuki babak baru. Seiring dengan mendekatnya masa purnabakti Sekretaris Daerah (Sekda) Nurdin Yana pada Oktober 2026, diskursus mengenai sosok pengampu jabatan tertinggi ASN di “Kota Intan” ini mulai mencuat ke permukaan.
Analis Kebijakan Publik, Yadi Roqib Jabbar, memprediksi bahwa eskalasi bursa calon Sekda akan mulai menemui titik “pemanasan” pada periode Mei hingga Juni mendatang. Menurutnya, transisi kepemimpinan ini menjadi momentum krusial bagi keberlanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Garut.
”Mei dan Juni diperkirakan akan menjadi fase awal pemanasan suhu politik birokrasi. Ada sejumlah nama potensial yang secara kapasitas dan integritas layak dipertimbangkan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari Bapak Nurdin Yana,” ungkap Yadi dalam keterangannya, Sabtu, (10/1/2026).
Menimbang Kapasitas dan Loyalitas
Dalam peta kandidat yang muncul, Yadi menyoroti beberapa figur eselon II yang dinilai memiliki rapor positif dalam menakhodai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing. Mereka dianggap memenuhi kriteria kompetensi manajerial yang dibutuhkan untuk posisi Sekda:
- Agus Ismail (Agis): Kepala Dinas PUPR yang dinilai piawai dalam mengawal akselerasi pembangunan infrastruktur daerah.
- Bambang Hafidz: Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asda I) yang memiliki kematangan dalam menata regulasi dan stabilitas internal pemerintahan.
- Ridwan Effendi: Kepala Disperindag ESDM, representasi birokrat visioner yang fokus pada penguatan ekonomi dan investasi.
- dr. Leli Yuliani: Kepala Dinas Kesehatan yang memiliki rekam jejak kuat dalam tata kelola pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- Asep Wawan Budiman: Kepala Dinas Pendidikan yang memegang kunci dalam sinkronisasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan daerah.
Menuju Suksesi yang Transparan
Jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan “jantung” yang memompa ritme kerja birokrasi. Yadi menekankan pentingnya proses seleksi yang tidak hanya formalitas, namun mampu menjaring sosok yang mampu menjaga harmoni antara visi politik pimpinan daerah dengan implementasi teknis di lapangan.
Masyarakat kini menantikan sejauh mana proses open bidding atau seleksi terbuka nantinya akan digelar secara transparan dan akuntabel guna melahirkan pemimpin birokrasi yang benar-benar memahami anatomi permasalahan di Kabupaten Garut. [JB/Red]
