GARUT,JABARBICARA.COM – Tekanan publik melalui pemberitaan media akhirnya membuahkan hasil nyata di lapangan. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bojong, Banjarwangi, bergerak cepat membongkar “pacilingan” atau toilet tradisional di atas kolam yang lokasinya berdampingan persis dengan dapur pengolahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (23/04/2026).
Langkah drastis ini diambil setelah sebelumnya media menyoroti buruknya standar sanitasi di lokasi tersebut yang mengancam higienitas makanan untuk ribuan siswa. Melalui pesan singkat, Aslap SPPG Bojong, Tetet Andriana, menyampaikan permohonan maaf sekaligus apresiasi atas kritik yang diberikan.
“Hapunten (mohon maaf), insya Allah akan dijadikan pelajaran supaya diperbaiki. Apa yang disarankan sudah ditempuh,” tulis Tetet sembari mengirimkan dokumentasi pembongkaran bangunan yang sebelumnya dinilai kumuh tersebut.
Catatan Merah yang Belum Usai
Meski pacilingan telah rata dengan tanah, persoalan tidak berhenti di situ. Publik masih mempertanyakan jaminan kualitas air yang digunakan untuk memasak, ketiadaan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang permanen, hingga legalitas Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Klarifikasi Pengurus Daerah Muhammadiyah Garut:
Antara Regulasi Ketat dan Operasional
Menanggapi polemik yang meluas, Sekretaris Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Garut, Deden Wahyudin, M.Pd., memberikan klarifikasi mendalam. Deden menegaskan bahwa keberadaan SPPG di lingkungan pendidikan Muhammadiyah adalah tindak lanjut MoU antara PP Muhammadiyah dengan BGN.
Terkait isu limbah di SPPG Bojot, Karangpawitan, Deden memastikan bahwa pembangunan IPAL sedang berjalan. “IPAL satu minggu lagi sudah beres. Kami pastikan menu MBG dari dapur yang dikelola Muhammadiyah sesuai kriteria standar BGN. Di internal kami sangat ketat,” tegas Deden saat ditemui di kediamannya, Kamis malam.
Mengenai tudingan hambatan bagi UMKM lokal, Deden berdalih bahwa persyaratan dari pusat memang sangat tinggi. “Bukannya tidak diakomodir, tapi syarat administrasi seperti SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dari Dinkes dan pendaftaran digital di portal BGN memang cukup berat bagi UMKM daerah,” tambahnya.
Dapur Muhamadiyah Bojot: ‘Hanya Menjalankan Tugas’
Di sisi lain, Kepala SPPG Muhammadiyah Bojot, Candra Prasetia, tampak memberikan pernyataan yang lebih defensif. Ia mengakui selama tiga bulan beroperasi, limbah dapur dibuang ke lahan warga dengan sistem sewa yang akan berakhir tujuh hari ke depan. Menariknya, Candra mengaku tidak mengetahui terkait status lahan sekolah yang kini digunakan untuk aktivitas semi-industri dapur tersebut.
“Mengenai status tempat, saya tidak tahu-menahu latar belakangnya. Saya hanya ditugaskan di sini ,” ujar Candra.
Menanti Transparansi Penuh
Meski aksi bongkar-pasang sarana dilakukan pasca-viral, publik tetap menunggu respons resmi dari pihak-pihak kunci lainnya, termasuk H. Asep selaku Kepala MA Muhammadiyah Bojot, Ketua Ranting Muhamdiyah Agus Suherman yang juga ketua BPD Desa Situsari dan pihak desa setempat.
Program MBG adalah pilar nasional yang dibiayai uang rakyat. Kecepatan merespons kritik adalah awal yang baik, namun profesionalisme pengelolaan—mulai dari hulu perizinan hingga hilir pembuangan limbah—tetap menjadi ukuran utama apakah program ini benar-benar untuk gizi bangsa atau sekadar proyek operasional tanpa etika lingkungan. (JB/RF)
