GARUT, JABARBICARA.COM — Bertempat di Pondok Pesantren Zawiyah Jalan Raya Samarang Garut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Garut menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke 10, Minggu (26/04/2026)
Disebutkan, Muscab tersebut selesai lebih awal dikarenakan sempat diwarnai pembangkangan dari puluan Pengurus Anak Cabang (PAC).
Plt. Ketua DPC PPP yang juga Ketua Panitia Muscab, Asep De Maman menjelaskan, sikap para pemgurus PAC PPP dari puluhan kecamatan yang tidak memghadiri Muscab tersebut memgakibatkan pelaksanaan Muscab ditutup lebih awal.
Selanjutnya Muscab diambil alih oleh DPW PPP Propinsi Jawa Barat.
Asep melanjutkan, di tempat yang sama pada saat itu juga DPW PPP Jawa Barat langsung menyelenggarakan rapat DPW.
Adapun hasilnya adalah membentuk Formatur yang akan bertugas menyusun kepengurusan DPC PPP Garut periode 2026 – 2031 sebanyak 7 orang terdiri atas 4 orang perawkilan PAC, serta DPC, DPW, DPP masing masing 1 orang.
“Yang mendapat mandat dari forum Muscab ke 10 ini sebagai formatur utusan DPC, saya sendiri Asep De Maman, dan utusan PAC, masing masing Wahyudin, Asep Rahmat, Endang S D dan Ayi Suryana, dan dua orang unsur DPW dan DPP,” ungkap dia.
“Dari nama nama yang disepakati tersebut sesuai atensi langsung dari Pak Ketua Umum DPP Bapak Haji Mardiono, segera diserahkan ke DPP untuk ditindak lanjuti,” jelas dia.
Asep menambahkan, pelaksanaan Muscab PPP Garut yang sempat memanas dan ada gejala sabotase dari pihak tertentu tersebut sudah terasa sejak awal.
“Karena itu Garut mendapat atensi langsung dari Pak Ketum. Maka tadi Pak Ketua minta Muscab DPC PPP Garut harus selesai hari ini. Ini ada baiknya, meskipun diambil alih oleh DPW, justru bisa selesai lebih cepat. Minggu minggu ini hasil Muscab langsung akan dilaporkan ke DPP, ” papar Asep menjelaskan.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Jabar, Uu Ruhzanul Ulum dengan nada tegas mengecam sikap PAC yang tidak mengindahkan agenda partai dan justru terhasut pihak yang tidak bertanggungjawab.
Dikatakan Uu, pelaksanaan Muscab bukan perintah DPP, DPW atau DPC, tapi perintah konstitusi partai.
“Sebagai sikap politik para PAC yang membangkang perintah konstitusi partai ini, saya menghargai. Namun, segala sikap pasti akan ada konsekuensinya. Tunggu saja, kita pasti akan berikan sanksi kepada mereka yang tidak menghargai saya sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat,” tegas Uu.
Kaitan Ponpes Zawiyah dijadikan tempat Muscab, dikatakan Uu, hal itu
adalah perintah Ketua Umum, agar kegiatan kegiatan partainya mulai saat ini bisa diselenggaran di lingkungan pesantren.
Hal itu sebagai langkah PPP untuk kembali ke pangkuan ulama yang dulu melahirkan PPP.
“Kebetulan Ponpes Zawiyah memfasilitasi kami untuk kegiatan ini, ya Alhamdulillah. Bahkan ke depan kami justru akan upayakan setiap kegiatan bisa berkolaborasi dengan pesantren,” pungkas dia. [Red/JB]
