GARUT, JABARBICARA.COM — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Garut menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait perubahan data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi warga di Kabupaten Garut.
Sejumlah masyarakat yang secara kondisi ekonomi masih tergolong kurang mampu mengeluhkan status desil mereka yang tiba-tiba mengalami kenaikan. Perubahan tersebut berdampak pada berhentinya bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya mereka terima.
Kondisi ini menjadi persoalan serius karena ketidaksesuaian data tidak hanya berdampak terhadap keberlangsungan bantuan sosial, tetapi juga dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan.
Bendahara DPC GMNI Garut, Haerul Bahri, S.Bns., mengatakan bahwa pihaknya banyak menerima keluhan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan secara signifikan, tetapi status desil dalam data justru meningkat.
“Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat yang secara nyata masih dalam kondisi kurang mampu, tetapi desilnya tiba-tiba naik. Akibatnya, bansos yang sebelumnya mereka terima justru dihentikan. Ini menjadi persoalan serius karena masyarakat yang masih membutuhkan justru kehilangan bantuan akibat perubahan data yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Haerul Bahri, Kamis 3 September 2026.
Menurut Haerul, persoalan tersebut juga memberikan dampak terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sedang berupaya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
DPC GMNI Garut menerima keluhan terkait sulitnya masyarakat mengakses KIP Kuliah, sementara data kesejahteraan yang tercatat tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya.
“Yang lebih mengkhawatirkan, ketika persoalan desil ini kemudian berdampak pada akses KIP Kuliah. Bagi keluarga kurang mampu, pendidikan tinggi adalah harapan untuk memperbaiki masa depan. Jangan sampai harapan seorang anak untuk menggapai pendidikan harus terputus hanya karena data yang tidak sesuai dengan kondisi keluarganya,” tegas Haerul Bahri.
Bahri menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan tersebut. Pembaruan data memang penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi prosesnya harus dilakukan secara akurat, transparan, dan berdasarkan kondisi riil masyarakat.
“Kami tidak mempersoalkan pembaruan data. Yang kami persoalkan adalah ketika perubahan desil tidak sesuai dengan kenyataan, lalu berdampak pada terhentinya bansos dan sulitnya akses pendidikan. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat kurang mampu yang menjadi korban dari ketidaktepatan data,” tambahnya.
DPC GMNI GARUT MENUNTUT:
1. Pemerintah segera melakukan verifikasi dan validasi ulang data desil yang tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.
2. Membuka mekanisme pengaduan dan perbaikan data yang mudah, transparan, dan dapat diakses masyarakat.
3. Memastikan masyarakat kurang mampu yang kehilangan bansos akibat ketidaksesuaian data mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan perubahan data desil tidak menghambat akses KIP Kuliah bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
5. Melakukan verifikasi lapangan secara objektif terhadap masyarakat yang mengalami kenaikan desil secara tiba-tiba.
6. Membuka transparansi mengenai proses dan indikator penetapan desil agar masyarakat mengetahui dasar perubahan status data mereka.
DPC GMNI Garut menegaskan bahwa data kesejahteraan masyarakat harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial, bukan justru menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperoleh bantuan dan pendidikan.
“Jangan sampai bansos terputus karena data yang keliru, dan jangan sampai harapan anak-anak Garut untuk menggapai pendidikan ikut terputus. Pemerintah harus hadir, memastikan data sesuai dengan kenyataan, dan memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak,” pungkas Haerul Bahri.
DPC GMNI GARUT
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
