.png)
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan (PK) Askolani dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, terdapat perwakilan pemerintah daerah yang telah menyampaikan asesmen kebutuhan terhadap pembiayaan kreatif, dan perwakilan mitra pembangunan (SKALA, KIAT, dan World Bank). Tercatat sebanyak hampir 3.000 peserta dari 436 daerah turut berpartisipasi, yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Sekretariat Daerah, Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas Pengelola Infrastruktur Daerah antara lain air minum, jalan, persampahan, dan perhubungan, dan Inspektorat Daerah.
Dalam sambutannya, Dirjen PK Askolani menyampaikan bahwa pembangunan menjadi salah satu kunci untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor dan sinergi multipihak dalam percepatan pembangunan infrastruktur daerah menjadi sangat penting.
“Membangun itu tidak bisa hanya satu pihak, tidak ada hanya satu kementerian/lembaga, tidak ada hanya satu pemerintahan daerah. Semua harus berkontribusi dan berkolaborasi untuk mewujudkan itu, baik itu pemerintah pusat, dengan pemerintahan daerah, BUMN dan BUMD, termasuk swasta,” terang Dirjen PK.
Selain itu, Dirjen PK juga menekankan bahwa selain pendekatan top-down, masukan dari pemerintah daerah secara bottom-up sangat penting dalam merumuskan format pembiayaan investasi dan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif ke depan.
“Pembiayaan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya, seperti dari BUMN, sektor swasta, maupun investasi asing, yang semuanya perlu dimanfaatkan secara sinergis,” kata Dirjen PK.
Kegiatan tersebut terbagi dalam dua segmen utama. Segmen pertama mengangkat topik Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang menghadirkan berbagai narasumber yang memaparkan pengalaman dan strategi penerapan KPBU di daerah. Selaku panelis, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memaparkan keberhasilan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat yang mengatasi krisis air bersih dan penurunan permukaan tanah akibat penggunaan air tanah. Selanjutnya, Kepala Bappeda Kota Denpasar I Putu Wisnu Wijayakusuma menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur berskema KPBU, seperti alat penerangan jalan, SPAM Kota Denpasar, dan RSUD Wangaya. Sementara, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo menjelaskan berbagai dukungan PT PII dalam KPBU, termasuk fasilitasi capacity building, penjaminan risiko politik, serta pendampingan teknis proyek. Adapun Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK turut memberikan pandangan terkait peran KPBU yang secara tidak langsung berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Di sisi lain, segmen kedua mengangkat tema Pinjaman Daerah. Pada segmen ini, diskusi berfokus pada potensi dan manfaat pembiayaan melalui pinjaman daerah. Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus memaparkan manfaat nyata dari pinjaman daerah dalam membangun fasilitas publik, seperti rumah sakit, jalan, sekolah, dan sarana air bersih. Sementara, Direktur Manajemen Risiko PT SMI Pradana Murti menjelaskan skema dan keunggulan pinjaman daerah dari PT SMI, lengkap dengan alur pengajuan dan kisah sukses dari berbagai daerah. Paparan terakhir disampaikan Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK Jaka Sucipta yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan kreatif menjadi salah satu indikator penilaian dalam penyusunan insentif fiskal, sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mendorong optimalisasi sumber pembiayaan alternatif di luar TKD. [kemenkeu.go.id]
