JAKARTA, JABARBICARA.COM- Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi buka suara buntut polemik pernyataan Fadli Zon soal tidak adanya pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998.
Hasan meminta seluruh pihak untuk tidak mengambil kesimpulan secara cepat.
“Jadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi tapi jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu ya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia,” kata Hasan di kantornya, Jakarta, Senin (16/6).
Ia meminta agar publik memberi waktu bagi tim sejarawan untuk bekerja menggarap proyek tersebut.
Hasan menyebut sejarawan yang menggawangi tim penulisan ulang sejarah ini merupakan mereka yang memiliki kredibilitas tinggi.
“Kalau dia mengerti sejarah silakan dialog dengan para ahli sejarah, kalau bukan ahli sejarah ya kita baca sebagai macam bacaan-bacaan saja ya, bacaan di media sosial ya,” ucapnya. Melansir CNN Indonesia
Pernyataan Fadli dalam wawancara “Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah” yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025 menuai kritik keras. Menurut dia, tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan rasial 1998 tersebut tidak terbukti.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menyebut pernyataan Fadli tersebut merupakan bentuk penyangkalan ganda demi menghindar dari kesalahan.
“Jelas keliru ucapan yang bilang perkosaan massal saat kerusuhan rasial 13-15 Mei 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya. Rumor adalah cerita atau laporan yang beredar luas di masyarakat tapi kebenarannya diragukan karena tidak ada otoritas yang mengetahui kebenarannya,” kata Usman dalam konferensi pers Koalisi Perempuan Indonesia, Jumat (13/6).
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari 547 pihak baik organisasi maupun individu menilai pernyataan Fadli sebagai bentuk manipulasi sejarah.
“Kami menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk manipulasi, pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kemanusiaan yang terjadi khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa Mei 1998,” ujar koalisi dikutip dari laman KontraS, Minggu (15/6).
