.png)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa realisasi tersebut masih menunjukkan tekanan, terutama akibat penurunan tajam penerimaan pada awal tahun.
Pada Januari 2025, misalnya, penerimaan pajak hanya tercatat sebesar Rp88,9 triliun atau terkontraksi 41,9 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai Rp152,9 triliun.
“Netonya memang jauh lebih dalam kontraksinya Januari 41,9 persen karena restitusi cukup besar. Sampai Februari masih terasa,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Rabu [02/7/2025].
Menurutnya, restitusi pajak yang cukup tinggi di awal tahun turut memengaruhi pola penerimaan. Namun, perbaikan mulai terlihat sejak Maret 2025.
Penerimaan pajak Maret meningkat 3,5 persen secara tahunan menjadi Rp134,8 triliun, kemudian pada April sebesar Rp234,4 triliun atau tumbuh 5,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp221,6 triliun.
Sempat kembali mengalami kontraksi pada Mei menjadi Rp126,2 triliun atau turun 7,4 persen, namun mulai stabil pada Juni.
“Pada Mei kontraksi lagi karena restitusi, dan Juni sudah mulai positif setelah Dirjen Pajak baru melakukan adjustment,” kata Menkeu.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menilai pola penerimaan pajak yang naik-turun tersebut relatif konsisten terjadi dari tahun ke tahun. Pihaknya pun optimistis pada semester II 2025 penerimaan negara dapat distabilkan.
“Capaian ini memberi harapan bahwa di semester dua kita bisa melakukan stabilisasi penerimaan negara yang menjadi backbone APBN,” ucapnya.
Adapun total penerimaan neto Rp831,27 triliun hingga Juni 2025, sebagian besar berasal dari PPh badan sebesar Rp152,49 triliun (turun 11,7 persen yoy), PPN dan PPnBM sebesar Rp267,27 triliun (turun 19,7 persne), PPh orang pribadi Rp14,03 triliun (naik 35,6 persen), serta PBB Rp11,53 triliun (naik 247,2 persen).
Dalam pemaparannya, Bendahara Negara tersebut menetapkan outlook penerimaan pajak hingga akhir 2025 diproyeksikan mencapai 94,9 persen dari target APBN, atau tumbuh 7,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
Proyeksi ini ditopang oleh membaiknya kondisi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, daya beli masyarakat yang cukup kuat, serta peningkatan aktivitas di sektor manufaktur.
Pemerintah juga mengandalkan pelaksanaan joint program optimalisasi penerimaan negara yang melibatkan Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat penerimaan pajak ke depan. [Ant]
