GARUT, JABARBICARA.COM – Ketua DPK Partai PRIMA Kabupaten Garut, Zamzam Zainulhaq, menegaskan dukungannya terhadap percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat Almagari, Jl. Jendral Sudirman Kp. Galumpit Kel. Kota Kulon Kec. Garut pada hari Sabtu (05/07/2025), sebagai bagian dari agenda rencana aksi damai yang akan dilakukan.
Zamzam mengungkapkan kekhawatirannya atas lambannya proses pengisian jabatan kosong pasca Lebaran, padahal menurutnya Bupati Garut sudah memiliki rencana melakukan rotasi, mutasi, bahkan degradasi di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Sampai hari ini kami tunggu, masih belum ada realisasi. Ini mengkhawatirkan. Kami takut pelayanan publik jadi terhambat,” ujar Zamzam.
Ia menegaskan bahwa Partai PRIMA siap berada di belakang Bupati dan Wakil Bupati untuk mendukung setiap langkah kebijakan yang mempercepat akselerasi pembangunan di Garut, mengingat status daerah yang masih tertinggal.
Desak Transparansi dan Komunikasi
Zamzam juga menyoroti kurangnya komunikasi antar pemangku kebijakan terkait proses rotasi-mutasi jabatan, yang dinilai membuat publik tidak mengetahui secara pasti progres reformasi birokrasi yang tengah berjalan.
“Kami memahami bahwa ada posisi yang masih menunggu keputusan dari kementerian, tapi komunikasi antar stakeholder ini tidak lancar. Ini yang jadi masalah,” ujarnya.
Ia bahkan menyayangkan pelantikan jabatan fungsional di Dinas Kesehatan lebih dulu dilakukan dibanding jabatan struktural strategis yang lebih mendesak.
Soroti Mundurnya Kadisdik Garut
Zamzam menilai, keputusan seorang kepala dinas pendidikan mengundurkan diri secara tiba-tiba merupakan fenomena luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Kalau seorang kadis sampai mundur padahal masih punya sisa masa jabatan dua tahun, berarti ada masalah serius di dalamnya. Ini harus dibongkar oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil,” tegasnya.
Menurutnya, Dinas Pendidikan menjadi titik fokus penting karena menyangkut masa depan generasi Garut. Reformasi birokrasi harus menyentuh akar persoalan hingga ke dinas tersebut.
Isu ‘Kue Kekuasaan’ dan Peran Relawan
Ketika ditanya soal isu Partai PRIMA belum mendapat ‘jatah kekuasaan’ dalam pemerintahan, Zamzam menyatakan bahwa dalam demokrasi, pembagian kekuasaan adalah hal yang wajar sebagai bentuk partisipasi.
“Demokrasi itu alat pembentuk dan pembagi kekuasaan. Kita ikut berjuang, kita punya hak. Jangan sampai mereka yang tidak berkontribusi justru mendapat lebih,” ungkapnya.
Zamzam juga menegaskan bahwa relawan yang tergabung dalam pemenangan pasangan 02, termasuk PRIMA, juga harus diberi ruang untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan.
Reformasi Total, Bukan Sekadar Tambal Sulam
Lebih lanjut, Zamzam mendorong agar reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya mengganti satu dua posisi.
“Kalau cuma diganti satu dua orang, tidak make sense. Reformasi itu harus total, dibongkar, dinolkan, baru ditata ulang dengan orang-orang baru yang punya semangat perubahan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa PRIMA tidak memiliki kepentingan mengusulkan nama calon kepala dinas pendidikan atau jabatan strategis lainnya, tetapi ingin agar proses reformasi berjalan objektif dan cepat.
Komunikasi dengan Kepala Daerah Masih Terjalin
Mengenai hubungan komunikasi dengan Bupati Garut, Zamzam menilai masih terjalin baik.
“Komunikasi kita lancar. Tapi memang beliau sekarang sedang fokus pada penataan reformasi birokrasi internal,” katanya.
Namun ia mengingatkan, proses ini jangan sampai berlarut-larut hingga akhir tahun. Garut sebagai daerah tertinggal, menurutnya, harus mulai berlari dan mengejar ketertinggalan.
“Masa iya kita mau terus jadi kabupaten termiskin kedua di Jawa Barat? Paling tidak kita naik jadi lima besar termiskin, itu pun sudah kemajuan,” tandasnya dengan nada kritis.
Rencana Aksi Damai
Sebagai bentuk dorongan atas berbagai permasalahan tersebut, PRIMA bersama elemen relawan berencana menggelar aksi damai pada hari senin tanggal 07 Juli 2025 denga titik kumpul di bundaran simpang lima. Aksi ini akan menjadi ajang menyuarakan kepentingan publik dan menuntut percepatan reformasi birokrasi secara nyata dan menyeluruh. [JB]