.png)
GARUT, JABARBICARA.COM – Langkah strategis yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Garut bersama Badan Gizi Nasional (BGN) RI dalam memperkuat penanganan stunting dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi II, Dede Kusdinar.
Dalam kunjungan resmi Kepala BGN RI ke Garut pada awal Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan inisiatif pengembangan kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih untuk membentuk sirkel ekonomi rakyat sebagai salah satu pendekatan terintegrasi dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan penguatan ekonomi lokal.
Dede Kusdinar menyampaikan apresiasinya terhadap pendekatan tersebut. Menurutnya, integrasi antara intervensi gizi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah bentuk kebijakan yang berorientasi jangka panjang.
“Saya melihat ini sebagai langkah yang progresif dan menyentuh akar persoalan. Stunting bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga terkait kesejahteraan keluarga. Ketika ekonomi desa diperkuat, maka ketahanan gizi masyarakat juga akan meningkat,” ujar Dede Kusdinar, yang juga menjabat sebagai anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jabar, Minggu [06/07/2025].
Dede menambahkan bahwa sinergi antara BUMDes dan koperasi merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang perlu diperluas. Menurutnya, kemitraan ekonomi lokal ini dapat memberikan peluang nyata bagi masyarakat desa untuk menjadi pelaku usaha secara langsung dalam mendukung program pemerintah pusat, khususnya Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Pola kemitraan seperti ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat. Apalagi jika disertai pembinaan yang berkelanjutan, akses permodalan, dan pasar yang memadai. Maka, masyarakat akan bergerak bukan karena bantuan, tapi karena kekuatan sendiri,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa menjadi bagian dari upaya peningkatan daya tahan masyarakat terhadap berbagai krisis, baik gizi, sosial, maupun ekonomi. Komisi II DPRD Jawa Barat, lanjutnya, akan terus mengawal program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.
Dari sisi pemerintah daerah, Bupati Garut H. Syakur Amin menekankan bahwa sinergi dengan BGN dan seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian dari komitmen untuk menjadikan Garut sebagai salah satu kabupaten pelopor dalam integrasi program gizi dan ekonomi berbasis potensi lokal.
Sementara itu, Kepala BGN RI dalam kunjungannya menyatakan bahwa pendekatan lintas sektor, termasuk pelibatan BUMDes dan koperasi, merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai target nasional prevalensi stunting di bawah 14 persen pada tahun 2027.
Langkah kolaboratif ini juga dinilai sejalan dengan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya keterpaduan antara intervensi kesehatan dan penguatan ekonomi sebagai strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan. [JB]
