GARUT, JABARBICARA.COM – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, melaksanakan kegiatan reses masa sidang III tahun 2025 di GOR Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Senin (07/07/2025).
Kegiatan ini menjadi ajang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung beragam aspirasi dan keluhan kepada wakil rakyat serta dinas-dinas terkait yang hadir.
Kegiatan reses ini difasilitasi oleh Pemerintah Desa Langensari yang dipimpin oleh Kepala Desa Uus S. Sekitar 100 orang menghadiri acara tersebut, terdiri dari unsur perwakilan RT dan RW, para kader Posyandu, serta sebagian struktural PDI Perjuangan dari 12 RW yang ada di wilayah Desa Langensari. Kampung-kampung yang terwakili antara lain Kampung Tegalega, Tegal Sari, Pasir Domas, Cipanas, Amerta, dan Pangkalan.
Saat di wawancara paska kegiatan, Yudha menyampaikan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari kewajibannya sebagai anggota DPRD untuk turun langsung menyerap aspirasi rakyat.
“Alhamdulillah saya bisa menggelar reses hari ini di GOR Desa Langensari. Ini adalah ruang demokrasi, tempat kita mendengarkan langsung suara warga,” ujarnya.
Pejabat SKPD Hadir, Aspirasi Dicatat Langsung
Seperti kegiatan reses sebelumnya yang diadakan oleh yudha adalah kehadiran sejumlah pejabat dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang langsung mendengarkan masukan warga. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Ade Hendarsyah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Yodi Sirodjudin, Sekretaris Dinas Kesehatan, Suryana, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan (Disdik), Asep Jawahir, Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa di DPMPD, Edi Kuntoro, Sekretaris Dinas PUPR, Kadar, perwakilan Dinas Sosial, Endang, perwakilan Dinas Kebudayaan, Iman, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dari Bappeda Garut
Serta Rakhmat Alamsyah, Camat Tarogong Kaler.
Kehadiran para pejabat tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk langsung menyampaikan keluhan kepada pihak yang berkaitan. Aspirasi yang muncul pun cukup beragam dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat akar rumput.
Aspirasi Masyarakat: Dari Kebutuhan Dasar hingga Kegiatan Budaya
Beberapa aspirasi utama yang disampaikan warga dalam kegiatan reses tersebut antara lain, Kebutuhan bantuan untuk Posyandu dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi ibu hamil yang disampaikan oleh warga RW 4, Pengadaan lahan makam diusulkan oleh warga RW 3 Pepabri yang menyatakan bahwa saat ini tempat pemakaman sudah semakin sempit, Penataan lingkungan dan saluran air guna mencegah banjir, terutama di wilayah yang berada di dataran rendah, Permasalahan akses air bersih yang masih dirasakan di Kampung Pangkalan serta di RW 6 dan RW 7 Pasir Domas, Dukungan terhadap Paguron Persilatan di RW 10, yang menurut warga memerlukan perhatian agar kegiatan seni dan bela diri tradisional tetap hidup di tengah masyarakat.
Terkait permasalahan air bersih, Yudha mengakui bahwa ini bukan masalah baru, namun tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar warga.
“Akses air bersih ini harus diperjuangkan, karena menyangkut kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Kita akan dorong agar masuk ke penganggaran APBD tahun berikutnya,” tegasnya.
Tanggapan Dinas dan Komitmen Pengawalan Aspirasi
Permasalahan terkait program BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) juga muncul dalam diskusi antara warga dan narasumber. Beruntung, perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial langsung merespons dan memberikan penjelasan teknis terkait status kepesertaan serta proses pengajuan dan pembaruannya.
Sementara itu, Kabid Litbang Bappeda Garut, Iman, turut mencatat secara langsung seluruh masukan dan usulan yang muncul dalam forum reses. Ini menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan ke depan.
Yudha menyatakan bahwa seluruh aspirasi akan dikawal dan diperjuangkan semaksimal mungkin.
“Tidak semua bisa langsung kita realisasikan, tapi tugas saya sebagai wakil rakyat adalah berikhtiar semaksimal mungkin agar aspirasi warga bisa terjembatani dengan baik,” ucapnya.
Lebih lanjut, Yudha menekankan bahwa kegiatan reses tidak boleh hanya menjadi formalitas belaka, melainkan sarana untuk memperkuat demokrasi partisipatif.
“Reses adalah bentuk nyata dari politik keseharian. Kita libatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan agar pembangunan tidak berjalan searah, tetapi dialogis dan aspiratif,” pungkasnya.
Kegiatan reses ini menunjukkan bahwa ketika proses politik dijalankan dengan mendengar langsung suara rakyat, maka kualitas demokrasi akan semakin kuat. Dukungan dari pemerintah desa, partisipasi warga, dan keterlibatan dinas teknis menjadikan reses ini bukan hanya forum serap aspirasi, tetapi juga ruang kolaborasi menuju pembangunan yang merata dan berkeadilan di tingkat desa. [JB]
