.png)
BANDUNG, JABARBICARA.COM – Janji pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat dinilai masih sebatas slogan. Meskipun provinsi ini memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT), anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru sangat minim dan tidak mencerminkan komitmen terhadap transisi energi.
Kajian Perkumpulan Inisiatif menunjukkan, dalam lima tahun terakhir, rata-rata belanja APBD untuk sektor EBT hanya sekitar Rp 5,6 miliar per tahun atau 0,02 persen dari total belanja daerah. Padahal, potensi pendapatan dari sektor energi bisa mencapai Rp 1,3 triliun per tahun.
“Sayangnya, kebijakan anggaran tidak mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat transisi energi,” kata Ahmad Gunawan, Peneliti Perkumpulan Inisiatif sekaligus Ketua PSDK DAS Citarum, Senin (30/6/2025).
Dalam Rancangan Akhir RPJMD Jawa Barat 2025–2029 yang sedang dibahas DPRD, tidak ditemukan program prioritas untuk pembangunan EBT skala kecil-menengah seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), biogas, maupun panel surya. Padahal, infrastruktur energi skala kecil sangat dibutuhkan untuk menjamin akses listrik berkelanjutan, terutama di wilayah terpencil.
“Pembangunan energi bersih masih didominasi narasi besar tanpa aksi konkret di lapangan,” ujar Dadan Ramdan, Sekjen Perkumpulan Inisiatif.
Menurut Dadan, RPJPD Jawa Barat 2025–2045 sudah memuat komitmen percepatan transisi energi. Namun, komitmen itu belum diterjemahkan dalam program konkret di RPJMD lima tahunan.
“Sudah saatnya Pemprov dan DPRD Jabar menerapkan kebijakan earmarking. Dana dari pendapatan energi fosil bisa disisihkan untuk mendukung EBT. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” tegasnya.
Gunawan menambahkan bahwa target bauran energi primer dari EBT sebesar 30% pada 2030 sebagaimana tercantum dalam draft Rencana Umum Energi Daerah (RUED-P) dipastikan tidak akan tercapai tanpa dukungan anggaran yang kuat. [**]
“Tanpa komitmen anggaran yang memadai, target ambisius ini hanya akan jadi ilusi pembangunan hijau,” pungkasnya.
