Meneguhkan Sinergi Agraria dan Geospasial: Kunjungan Inspektorat BGN RI ke DPD Tani Merdeka Garut

Garut227 Dilihat

GARUT, JABARBICARA.COM — Dalam lanskap kebijakan agraria yang kian kompleks, kunjungan Inspektur Badan Geospasial Nasional Republik Indonesia (BGN RI), F Hero Poerba, ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Garut menjadi penanda penting bagi penguatan relasi antara kelembagaan teknokratik negara dan gerakan rakyat berbasis komunitas.

Disambut langsung oleh Ketua DPD, Haji Mamat Acek, pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh apresiasi dan refleksi strategis. “Kami merasa sangat bangga atas kunjungan beliau. Ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi pengakuan atas eksistensi dan kontribusi Tani Merdeka dalam membangun tata kelola agraria yang berkeadilan,” ujar Haji Mamat Acek dalam pernyataan resminya, Jumat (22/08/2025).

Kunjungan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga membuka ruang dialog substantif mengenai pemanfaatan data geospasial untuk mendukung advokasi hak atas tanah, pemetaan wilayah garapan, serta penguatan kapasitas kelembagaan petani. Dalam konteks ini, BGN RI diposisikan bukan semata sebagai institusi teknis, melainkan sebagai mitra strategis dalam transformasi kebijakan agraria yang inklusif dan berbasis bukti.

Baca Juga:  Carut Marut Dunia Pendidikan di Garut, Data Penerima PIP Lebih Banyak dari Jumlah Siswa dalam Dapodik di SDN Sukamulya 4, APH Diminta Segera Turun Tangan..!!

Inspektur F Hero Poerba menekankan pentingnya integrasi antara data spasial dan aspirasi komunitas lokal. “Kita tidak bisa bicara reforma agraria tanpa memahami lanskap spasialnya secara utuh. Dan itu hanya mungkin jika kita mendengar suara dari akar rumput,” ungkapnya dalam sesi diskusi tertutup.

Pertemuan ini juga menjadi momentum bagi DPD Tani Merdeka Garut untuk mempertegas posisinya sebagai aktor kunci dalam ekosistem kebijakan lokal, sekaligus memperluas jejaring kelembagaan lintas sektor. Dengan semangat kolaboratif, kedua pihak sepakat untuk menjajaki kerja sama teknis dan advokasi berbasis data dalam rangka memperkuat hak-hak petani dan mendorong tata ruang yang berkeadilan. [JB]

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *