GARUT, JABARBICARA.COM – Diskusi kebudayaan bertajuk “Kebudayaan Sebagai Pemerdekaan” yang digelar di Caffe Nara Three, Jalan Hampor Garut, Sabtu (30/8/2025), menjadi ruang lahirnya gagasan besar soal masa depan kebudayaan di Kabupaten Garut. Acara yang menghadirkan tokoh kebudayaan dan unsur pimpinan daerah ini menekankan pentingnya penguatan regulasi serta strategi gerakan kebudayaan agar benar-benar menjadi pilar pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menegaskan bahwa kebudayaan tidak cukup hanya diwariskan, melainkan harus dikembangkan secara terarah melalui payung hukum yang kuat. Menurutnya, Garut membutuhkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang kebudayaan.
“Kalau berbicara kebudayaan ini kan ada yang diwariskan, ada yang harus dikembangkan. Dengan adanya perda, keberlangsungan kebudayaan bisa menjadi ketetapan, bukan sekadar wacana. Perda ini bukan hanya lisensi, tapi pengakuan. Karena setiap daerah punya jati diri, maka harus diikat dalam perda agar budaya lahir di Garut bisa diakui, dikembangkan, bahkan dilindungi hak patennya,” ujar Aris.
Ia menambahkan, regulasi tersebut penting untuk mengatur berbagai aspek, mulai dari situs budaya, seni, hingga peran agama dan pendidikan dalam kebudayaan. “Kenapa tidak kalau misalnya kebiasaan dari kampung adat diterapkan di daerah lain, atau justru dikolaborasikan antarsegmen kebudayaan di Garut? Ini akan memperkaya jati diri daerah kita,” tandasnya.
Sementara itu, tokoh kebudayaan Garut, Ki Maher, mengingatkan bahwa kebudayaan tidak boleh terus dipandang sebagai isu pinggiran. Menurutnya, pemerintah harus memiliki rasa penting terhadap kebudayaan sehingga masuk dalam isu strategis pembangunan daerah.
“Selama ini kebudayaan hanya jadi isu dampingan. Padahal, bagi kami budayawan, kebudayaan adalah ruh kebangsaan. Pemerintah itu kelompok kenegaraan, sedangkan kami kelompok kebangsaan dengan tradisi dan seni rakyat. Keduanya harus menyatu agar menuju pada pemerdekaan sejati,” tegas Ki Maher.
Ia menilai, Garut membutuhkan strategi kebudayaan yang konkret dalam kerangka pembangunan, terlebih jika dikaitkan dengan visi *Garut Hebat*. “Kita butuh strategi kebudayaan Garut Hebat. Sebab kebudayaan adalah bagian dari amanat konstitusi: negara harus melindungi segenap bangsa. Jadi kebudayaan jangan sampai terpinggirkan,” katanya.
Diskusi tersebut menghasilkan benang merah bahwa kebudayaan di Garut harus ditempatkan pada posisi sentral dalam pembangunan daerah. Perda kebudayaan yang tengah didorong DPRD menjadi salah satu langkah penting, sementara dorongan budayawan untuk menghadirkan strategi gerakan kebudayaan Garut Hebat menjadi tantangan yang harus segera dijawab pemerintah daerah. [JB]
