GARUT, JABARBICARA.COM – Pelantikan tiga pejabat strategis di Kabupaten Garut menuai sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Direktur Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, menilai momentum tersebut seharusnya menjadi titik balik dalam perbaikan tata kelola daerah, bukan sekadar formalitas rotasi birokrasi.
Pejabat yang baru dilantik meliputi Kepala Bappeda, Kepala Inspektorat, dan Sekretaris DPRD (Setwan). Menurut Ade, ketiganya memegang peranan penting dalam memastikan arah pembangunan, pengawasan, dan transparansi pemerintahan di Garut.
Ade menekankan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai motor penggerak pembangunan. Ia menyebut, Bappeda tidak cukup hanya menghasilkan dokumen perencanaan, melainkan harus mampu merumuskan kebijakan yang visioner dan berbasis riset. “Bappeda harus menjadi otak pembangunan daerah, bukan sekadar produsen dokumen,” ujarnya.
Garut sendiri kerap mendapat penghargaan dalam bidang perencanaan, seperti Juara 1 PPD Jawa Barat pada 2021, 2023, dan 2024, serta peringkat 3 nasional versi Bappenas 2023. Namun, di sisi lain, data BPS 2024 menunjukkan IPM Garut masih terendah di Jawa Barat, yakni 68,79. “Prestasi di atas kertas harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Ade.
Sorotan berikutnya ditujukan kepada Inspektorat. GIPS menilai lemahnya fungsi pengawasan internal menyebabkan terjadinya penyimpangan anggaran di 13–15 kecamatan. Temuan BPK RI tahun 2024 bahkan mencatat adanya potensi kerugian negara sebesar Rp2,1 miliar. Ade menyebut masalah ini dipengaruhi oleh terbatasnya SDM, lemahnya koordinasi, serta minimnya inisiatif pengawasan.
Sekretariat DPRD Garut juga kembali disorot terkait isu transparansi. Pada Juni 2025, kelompok masyarakat PAGARSEL menuding adanya penyalahgunaan anggaran di lingkungan DPRD. Isu ini menambah panjang daftar persoalan, setelah kasus korupsi yang menyeret puluhan anggota dewan pada 2022.
Penelitian Universitas Garut (Uniga) sebelumnya menemukan bahwa kinerja ASN di Setwan masih rendah. Faktor motivasi, kompetensi, hingga kedisiplinan dinilai belum optimal. Kondisi ini turut disorot oleh Komisi I DPRD Garut.
Ade berharap pejabat baru yang dilantik dapat membawa perubahan nyata. “Ini momentum penting untuk membenahi birokrasi Garut. Publik menunggu komitmen akuntabilitas dan hasil pembangunan yang lebih inklusif,” pungkasnya. [JB]
