GARUT, JABARBICARA.COM — Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) menilai bahwa keberangkatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut ke Jepang perlu ditempatkan pada konteks relevansi kebijakan dan kebutuhan daerah, bukan pada polemik yang tidak produktif. Ketua GIPS, Ade Sudrajat, menyatakan bahwa upaya mencari referensi, jejaring, dan solusi kebijakan ke negara dengan praktik pengelolaan sampah paling maju di dunia seharusnya diapresiasi.
“Publik Garut berhak bertanya. Tapi jauh lebih penting adalah melihat bagaimana kegiatan itu dapat memberi nilai balik bagi daerah. Jepang adalah salah satu negara dengan teknologi daur ulang terbaik. Belajar dari sumbernya langsung memiliki relevansi yang besar,” ujar Ade.
Program Resmi dengan Nilai Strategis, GIPS menyoroti bahwa workshop internasional bertajuk “Establishing a Circular Economy Especially for Plastics in Indonesia”, yang diselenggarakan 9–15 November 2025, merupakan program resmi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI bekerja sama dengan Pemerintah Jepang.
Kegiatan tersebut mencakup:
- Studi lapangan ke fasilitas pengolahan sampah plastik di Kagoshima, Kitakyusyu, dan Osaki
- Pemaparan regulasi dan teknologi daur ulang Jepang
- Forum berbagi pengalaman antarpejabat Indonesia
- Pertemuan dengan sektor swasta Jepang yang bergerak di industri limbah
Ade menilai agenda tersebut relevan dengan tantangan pengelolaan sampah di Garut, mulai dari penumpukan sampah, keterbatasan fasilitas, hingga kebutuhan sistem manajemen yang lebih modern.
Apresiasi Atas Upaya Peningkatan Kapasitas Pejabat Daerah
Dalam pandangannya, GIPS memandang wajar jika pejabat daerah mengambil bagian dalam program internasional yang berorientasi pada pencarian solusi. Ade menyebut langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan lingkungan yang sudah lama membayangi masyarakat.
“Kita perlu memberi ruang bagi pejabat yang mau memperbaiki kapasitasnya. Kritik boleh, tetapi apresiasi juga perlu diberikan ketika ada upaya belajar dan membawa pulang praktik terbaik untuk daerah,” kata Ade.
Fokus Pada Manfaat, Bukan Narasi Rendah, GIPS mengingatkan bahwa diskursus publik seharusnya tidak diarahkan pada isu-isu murahan yang hanya memperkeruh ruang informasi. Menurut Ade, perhatian masyarakat perlu difokuskan pada manfaat jangka panjang, terutama bagaimana hasil kunjungan tersebut dapat diterapkan dalam kebijakan pengelolaan sampah Garut.
“Isu lingkungan tidak selesai dengan saling curiga. Ia selesai dengan pengetahuan, teknologi, dan kerja kolaboratif. Itulah mengapa relevansi kegiatan jauh lebih penting daripada sensasi yang tidak berdampak,” tegasnya.
Sebagai penutup, GIPS menegaskan bahwa setiap agenda pejabat publik harus tetap transparan, namun penilaian terhadap program resmi diperlukan dengan cara yang objektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kunjungan kerja ke Jepang, menurut Ade, merupakan langkah yang sejalan dengan kebutuhan Garut untuk memperbaiki tata kelola lingkungan. [JB]
