GARUT, JABARBICARA.COM – Bertempat di Gedung Pendopo Garut, Kamis, 18 Desember 2025, telah di langsungkan dua kegiatan yaitu Pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Garut dan Penyerahan Asset Gerai Koperasi Merah Putih.
Hadir dalam acara tersebut Ketum DPP ABPEDNAS, Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Jawa Barat, Wakil Menteri Koperasi RI, Anggota Komisi VI DPR RI, Unsur Forkopimda Kabupaten Garut, Ketua dan rengrengan Pengurus DPC ABPEDNAS Kabupaten Garut serta tamu undangan lainnya.
Hadir juga perwakilan dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen, Kejati Jabar, Kejari Garut, Wakapolres Garut, para Ketua BPD, Para Kades/Lurah serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya Hj. drg. Putri Karlina, MBA selaku Wakil Bupati Garut mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Ibu Wakil Menteri Koperasi,Ibu Hj. Imas Aan Ubudiyah Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Ketum dan Pengurus DPP ABPEDNAS, Kejati Jabar, Kejari Garut, Wakapolres dan para tamu undangan, mohon maaf pa Bupati berhalangan hadir, jadi saya yang mewakilinya,” tuturnya
Selanjutnya dikatakan Wabup Garut bahwa yang paling cocok dikembangkan di Indonesia sekarang adalah pemanfaatan Sumber Daya Alam, dimana SDM juga banyak, tinggal kita optimalkan, kenapa kita tidak lebih maju di bandingkan dengan negara Singapora, untuk itu perlu orang-orang pintar untuk bisa memberdayakan dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dengan konsep Ekonomi Gotong Royong melalui Koperasi yang berbasis desa/kelurahan.
Sementara Perwakilan dari Kejaksaan Agung Muda bidang intelejen dalam prolog mengatakan, “pada hari ini kami melaksanakan program sosialisasi Jaksa Raksa Desa (Jaga Desa), Bimtek Koperasi Merah Putih, yang bertujuan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik, itu semua harus diawali dari desa untuk kemajuan pembangunan jangka menengah nasional 2024 – 2029, juga dalam rangka mensukseskan program Ketahanan Pangan Nasional sesuai dengan tage line ABPEDNAS, membangun desa, menata kota yang berbasis ke gotong royongan melalui Program KDKMP,” tuturnya
“Saya telah mendapatkan laporan mengenai penanganan oleh Tipikor, dimana sering diduga yang sering merugikan keuangan negara, adanya perangkat desa, sehingga treennya mengalami kenaikan, untuk itu perlu di tekan oleh Pemda Garut dalam melakukan pengawasan yang di lakukan oleh 7500 Desa/Kelurahan.” ujarnya
Diakhir biantaranya Kejaksaan Agung Muda bidang Intelejen menjelaskan bahwa tugas dari Kejaksaan Agung Muda Bidang Intelejen akan terus memantau dan melakukan pengawasan dengan semua stickholder yahh di Pemda-Pemda agar anggaran Dana Desa bisa di laksanakan sesuai aturan dan perundang-undangan.” imbuhnya
Sementara Ibu Farida selaku Wakil Menteri Koperasi Merah Putih menyatakan, “hari ini kita akan kegiatan program Presiden Pranowo khususnya mengenai peran dan optimalisasi program KDKMP, Intinya bahwa pemerintah itu sangat perhatian kepada rakyatnya, banyak program dari Pemerintah Pusat belum tersampaikan semua, Intinya kita harus optimis bahwa program prioritas Presiden Pranowo adalah untuk rakyat, seperti program MBG, KDKMP, Bumdes dan program lainnya untuk berupaya meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pedesaan.” pungkasnya.
Sementara yang dilantik menjadi pengurus DPC ABPEDNAS Kabupaten Garut Periode 2025 – 2030 Dewan Penasihat H. Deden Sopian, SHi, Ir. H. Dede Salahudin, Dewan Pengurus, Ruhimat, SH sebagai Ketua, Drs. Hendarsyah Ketua 1, H. Aten Juhana Ketua 2, Jenal Arifin, S.Pd Ketua 3, Wiara Kautsar, S.Sos sebagai Sekretaris, Exsal Fauzi, S.P, Wakil Sekertaris, Totoh Abdul Fatah, S.Pd.I Wakil Sekertaris, H. Asep Asikin, S.Ip sebagai Bendahara, Saeful Rohman Wakil Bendahara, Neni Garmiani Wakil Bendahara, serta nama-nama lainnya dari unsur perwakilan BPD, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi dan dari unsur jurnalis salahsatunya Aep Saepudin yang mendapat kepercayaan sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPC ABPEDNAS Kabupaten Garut Periode 2025 – 2030.
ABPEDNAS adalah singkatan dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, sebuah organisasi yang menjadi wadah dan alat komunikasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia untuk menampung aspirasi, mengawasi pemerintahan desa, dan memperkuat tata kelola desa sesuai Undang-Undang Desa, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan kejaksaan untuk mewujudkan desa yang lebih baik dan transparan. [JB/Red]
