GARUT, JABARBICARA.COM – Ratusan penggarap lahan di Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, menggelar aksi demonstrasi damai pada kamis (25/12). Aksi tersebut digelar oleh perwakilan dari 1.059 penggarap lahan sebagai bentuk aspirasi kolektif masyarakat penerima program reforma agraria yang mendesak percepatan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Aksi damai itu bertujuan mendorong pemerintah agar segera menuntaskan proses legalisasi hak atas tanah yang selama ini digarap masyarakat. Para penggarap menilai kepastian hukum atas lahan menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung keberlanjutan ekonomi dan kehidupan sosial mereka.
Koordinator aksi, Ai Novianti, menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan dukungan atas langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Bupati Garut, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Pemerintah Desa Tegalgede dalam mendorong pelaksanaan reforma agraria.
“Aksi ini merupakan bentuk dukungan kami kepada Bapak Bupati, BPN, dan Kepala Desa Tegalgede. Namun kami juga berharap agar penerbitan SHM bagi 1.056 penggarap yang telah terdata dapat segera direalisasikan,” ujar Ai Novianti di sela-sela aksi. Kamis (25/12/2025).
Berbasis Data BNBA dan CPCL, Para penggarap menegaskan bahwa seluruh nama yang diajukan telah tercantum dalam daftar By Name By Address (BNBA) serta Calon Peserta dan Calon Lokasi (CPCL) yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi sesuai ketentuan. Oleh karena itu, mereka meminta agar tahapan administrasi yang tersisa dapat dipercepat demi memberikan kepastian hukum atas lahan yang selama ini mereka kelola.
Dalam pernyataannya, Ai Novianti juga mengingatkan adanya potensi gangguan dari pihak-pihak tertentu yang dinilai berupaya mengaburkan data dan menghambat proses legalisasi. Ia meminta para pemangku kebijakan tetap berpegang pada data resmi yang telah ditetapkan.
“Kami menunggu keadilan bagi 1.059 penggarap sesuai data yang sah. Kami berharap para pejabat tidak terpengaruh oleh isu-isu tidak berdasar dari oknum yang dapat merugikan penggarap kecil,” tegasnya.
Aspirasi Utama Penggarap
Dalam aksi tersebut, para penggarap menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
- Mendesak percepatan penerbitan SHM oleh BPN dan Pemerintah Kabupaten Garut bagi 1.059 penggarap lahan;
- Meminta konsistensi pemerintah dalam berpegang pada data BNBA dan CPCL yang telah diverifikasi;
- Mengimbau perlindungan hak penggarap agar proses reforma agraria tidak terhambat oleh isu atau klaim yang tidak memiliki dasar hukum.
Aksi damai berlangsung tertib dan kondusif di bawah pengawalan aparat setempat. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri secara teratur. Aksi tersebut digelar oleh perwakilan dari seluruh penggarap lahan yang telah dinyatakan lolos dan terverifikasi dalam data BNBA dan CPCL, serta menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses penerbitan SHM hingga sertifikat benar-benar diterima oleh masyarakat penggarap. [JB/DN]
