GARUT, JABARBICARA.COM – Masyarakat di Desa Neglasari (Dusun Cikole) dan Desa Margamulya (Kampung Cigoleah), Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengeluhkan pelayanan PT PLN (Persero) menyusul frekuensi pemadaman listrik yang dinilai tidak wajar. Kondisi ini dilaporkan telah memicu kerusakan massal pada peralatan elektronik milik warga.
Tokoh masyarakat Dusun Cikole, Dian Rodiana, mengonfirmasi bahwa gangguan listrik terjadi hampir setiap hari. “Alhasil, banyak peralatan elektronik warga yang rusak akibat listrik padam mendadak secara terus-menerus,” ujar Dian kepada awak media, Sabtu (14/2/2026).
Keluhan serupa disampaikan oleh Ketua BPD Margamulya, Endan. Ia menyebutkan sedikitnya 450 Kepala Keluarga (KK) terdampak langsung oleh ketidakstabilan pasokan daya ini. Senada dengan Dian, Endan menekankan bahwa kerugian materiil akibat kerusakan alat rumah tangga menjadi beban berat bagi warga.
Akar Masalah: Pohon Pinus Perhutani
Sekjen Ormas Gerakan Anak Sunda (GAS), Mulyono Khaddafi, yang mendampingi warga, mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi dengan pihak PLN, penyebab utama gangguan adalah jaringan kabel yang kerap tertimpa pohon pinus milik Perhutani BKPH Cisompet. Titik gangguan paling krusial berada di blok Margamulya, mulai dari Kampung Cibaur hingga Cikarikil.
Mulyono menegaskan bahwa situasi ini melanggar semangat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam beleid tersebut, negara wajib menjamin ketersediaan tenaga listrik yang andal bagi masyarakat.
“Semua pihak wajib menaati UU No. 30 Tahun 2009. Tak terkecuali Perhutani yang menanam pohon pinus di bawah atau dekat saluran kabel listrik. Padahal, Pasal 30 undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada pemegang izin usaha penyedia listrik untuk menebang tanaman yang menghalangi jaringan demi kepentingan umum,” tegas Mulyono.
Rencana Aksi ke Kantor KPH Garut
Pihak warga dan Ormas GAS menyayangkan sikap Perhutani yang dinilai kurang kooperatif dalam menjaga ruang bebas (Right of Way) jaringan listrik. Alih-alih mendukung kesejahteraan rakyat, keberadaan pohon yang tidak tertata tersebut dianggap justru menyengsarakan warga.
Sebagai bentuk protes dan tuntutan pertanggungjawaban, Ormas GAS berencana melakukan aksi massa mendatangi Kantor Perhutani KPH Garut dalam waktu dekat.
“Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kami akan mendatangi kantor Perhutani KPH Garut untuk meminta solusi konkret. Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” pungkas Mulyono.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Perhutani KPH Garut maupun perwakilan PLN setempat terkait langkah mitigasi pembersihan jaringan di wilayah tersebut. [JB/RF]
