GARUT, JABARBICARA.COM – Pernyataan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, yang mengeklaim arah pembangunan daerah telah berada di jalur yang tepat (on the track), memicu reaksi keras dari elemen sipil. Para aktivis Garut memperingatkan pemerintah agar tidak menjadikan statistik makro sebagai tameng politik untuk menutupi realitas sosial yang masih timpang.
Polemik ini bermula saat Bupati Syakur, dalam apel gabungan Senin (2/3/2026), membantah kritik Wakil Bupati mengenai lambatnya realisasi janji kampanye di tahun pertama pemerintahan. Sebagai pembelaan, Bupati menyodorkan kenaikan Indeks Daya Saing Investasi dan derasnya arus masuk industri sebagai indikator keberhasilan.
Kritik Tajam: Investasi atau Eksploitasi Upah Murah?
Merespons klaim tersebut, aktivis senior Garut, Rawink Rantik, melontarkan kritik fundamental. Ia menegaskan bahwa angka-angka pertumbuhan tidak memiliki arti jika tidak berbanding lurus dengan kualitas hidup masyarakat bawah.
“Indeks naik adalah data, namun kejujuran dalam membedah penyebabnya adalah keharusan. Jika investasi masuk hanya karena Garut menawarkan upah murah, maka itu bukanlah prestasi yang patut dibanggakan. Itu adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah meningkatkan nilai tawar daerah,” tegas Rawink dalam pernyataan tertulisnya.
Menurutnya, daya saing yang hanya mengandalkan biaya tenaga kerja rendah menunjukkan kegagalan pemerintah dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan inovasi. Kondisi ini dinilai hanya menempatkan warga Garut sebagai instrumen produksi, bukan subjek kesejahteraan.
Tuntutan Transparansi dan Data Riil
Lebih lanjut, kalangan aktivis mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk berhenti beretorika dengan grafik dan mulai membuka data secara transparan ke publik. Beberapa poin krusial yang dituntut antara lain:
- Penyerapan Tenaga Kerja Lokal: Sejauh mana industri besar mengakomodasi warga asli Garut.
- Kualitas Upah: Apakah upah yang diterima mampu memenuhi standar hidup layak di tengah inflasi.
- Korelasi Kemiskinan: Apakah masuknya industri secara signifikan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di kantong-kantong daerah.
“Rakyat tidak butuh presentasi grafik yang memanjakan mata di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah pendapatan yang layak, lapangan kerja yang memanusiakan pekerja, dan jaminan kesejahteraan yang nyata,” tambah Rawink.
Ujian Kepemimpinan
Silang pendapat antara Bupati dan Wakil Bupati yang kini dironyee oleh kritik tajam aktivis memperlihatkan adanya celah antara klaim birokrasi dan fakta di lapangan. Di tahun kedua pemerintahannya, publik menuntut bukti konkret yang melampaui sekadar laporan kinerja administratif.
Kini, bola panas ada di tangan Bupati Abdusy Syakur Amin. Mampukah ia membuktikan bahwa pembangunan Garut benar-benar untuk rakyat, ataukah angka-angka tersebut hanya sekadar ornamen politik untuk menutupi janji-janji kampanye yang belum tertunai? [JB/RF]
