GARUT,JABARBICARA.COM- Nada kritik makin keras dilontarkan Solihin Afsor, Dewan Pembina DPD IWO Indonesia Kabupaten Garut. Ia menilai langkah pihak SPPG Mekarsari yang memuat klarifikasi di media lain bukan sekadar keliru, tetapi menyimpang secara etik dan berbahaya bagi akal sehat publik.
“Jangan mainkan istilah. Hak jawab itu ada tempatnya. Kalau disebar ke media lain, itu bukan klarifikasi—itu manuver opini,”tegas Solihin tajam.
Menurutnya, praktik tersebut bukan hanya melanggar kaidah Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tetapi juga menunjukkan upaya menghindari pertanggungjawaban di ruang yang semestinya—yakni media yang pertama kali memberitakan.
Menghindar dari Substansi, Bermain di Persepsi
Solihin menyebut, pola yang muncul sangat jelas:
Tidak menjawab langsung poin krusial pemberitaan awal
Tidak diuji di redaksi media yang memuat berita
Justru memilih jalur lain untuk membangun narasi tandingan
“Kalau memang punya data, bantah di sana. Jangan muter ke tempat lain untuk cari panggung,” sindirnya.
Hak Jawab Dipelintir, Publik Dikaburkan
Ia menilai, penggunaan istilah “hak jawab” dalam konteks ini adalah bentuk pemelintiran makna yang bisa menyesatkan publik.
Dalam aturan pers:
Hak jawab = koreksi di media yang sama
Klarifikasi = pelurusan berbasis fakta
Bukan:
Produksi opini di media berbeda
“Ini bukan sekadar salah prosedur. Ini upaya membungkus opini seolah-olah kebenaran,” tegasnya.
Ujian Integritas Pers Lokal
Kasus ini, lanjut Solihin, menjadi alarm bagi dunia pers, khususnya di daerah. Media diminta tidak latah memuat klaim klarifikasi tanpa memahami konteks sengketa.
Jika dibiarkan, yang terjadi adalah:
Distorsi informasi
Erosi kepercayaan publik
Normalisasi praktik jurnalistik yang menyimpang
Solihin menutup dengan pernyataan keras:
“Kalau tidak berani jawab di sumber masalah, jangan bicara soal klarifikasi. Itu bukan keberanian—itu penghindaran.”
Polemik SPPG Mekarsari kini bukan lagi soal isi berita, melainkan soal siapa yang benar-benar berdiri di atas etika, dan siapa yang bermain di balik opini. (JB/Red)
