GARUT, JABARBICARA.COM — Polemik kegiatan wisata rombongan kepala sekolah (kepsek) dan operator sekolah ke kawasan wisata Pangandaran dari salah satu kecamatan di Kabupaten Garut kian berbuntut panjang. Sorotan yang semula berkutat pada transparansi kegiatan dan sumber pembiayaan perjalanan, kini melebar menjadi dinamika internal yang memantik konflik, saling tuding, hingga persoalan nama baik antar rekan seprofesi.
Di tengah menguatnya perhatian publik terhadap dugaan keterkaitan sumber pembiayaan perjalanan dengan proses pengadaan buku di lingkungan pendidikan, yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya dan menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang, suasana internal di lingkungan pendidikan kecamatan tersebut justru dilaporkan memanas.
Nama salah seorang kepala sekolah, Ade Awan, sempat menjadi sorotan setelah disebut dalam percakapan internal oleh Muchsin, S.Pd., bersama sejumlah rekan seprofesinya sebagai sosok yang diduga memberikan informasi kepada media terkait kegiatan wisata tersebut.
Dugaan itu mengemuka setelah Muchsin menyampaikan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada media yang menggambarkan situasi rombongan ketika pemberitaan mulai mencuat saat mereka berada di Pangandaran.
“Pas dugi Pangandaran, pas berita muncul, semua tertuju ka Ade Awan anu ngalaporkeunana, margi Ade teu ngiring,” tulis Muchsin kepada media.
Pernyataan tersebut kemudian memantik dinamika baru di tengah polemik yang sebelumnya lebih banyak disorot karena konteks transparansi kegiatan dan sumber pembiayaan perjalanan. Namun hingga kini, asumsi yang berkembang tersebut masih menyisakan pertanyaan dan belum disertai penjelasan maupun klarifikasi terbuka dari para pihak yang terlibat.
Ade Awan Buka Suara: “Saya Bantah Tegas”
Merespons tudingan yang berkembang, Ade Awan akhirnya buka suara dan menyampaikan bantahan resmi.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan informasi kepada media sebagaimana asumsi yang berkembang di internal rombongan. Menurutnya, ketidakhadiran dirinya dalam kegiatan wisata tidak dapat dijadikan dasar untuk membangun stigma personal.
“Saya bantah tegas. Tidak ikut kegiatan bukan berarti otomatis menjadi sumber informasi. Ini menyangkut nama baik,” ujar Ade Awan.
Ade menjelaskan bahwa dirinya tidak ikut dalam kegiatan wisata tersebut karena telah memiliki agenda lain yang telah dijadwalkan sebelumnya.
“Saya ada kegiatan dari Sabtu sore sampai Minggu bersama salah satu rekan dari Mekarmukti di Sumedang. Jadi mohon maaf baru bisa merespons,” jelasnya.
Ia juga mengaku menyayangkan apabila perhatian sejumlah pihak justru bergeser dari substansi persoalan menjadi pencarian sosok yang dianggap “membocorkan informasi” kepada media.Menurutnya, energi semua pihak seharusnya diarahkan pada klarifikasi yang lebih substantif terkait kegiatan tersebut, bukan saling mencurigai sesama rekan profesi.
“Siap Tempuh Jalur Hukum”
Terkait langkah ke depan atas tudingan yang dinilainya telah menyentuh reputasi pribadi, Ade menyatakan akan lebih dahulu berkomunikasi dengan keluarga besar. “Nanti saya komunikasi dulu dengan keluarga besar. Karena ini sudah menyangkut nama baik, namun tidak menutup kemungkinan kami bisa tempuh jalur hukum ” tegasnya.
Fakta Baru: Peserta Mengaku Ikut Gratis, Tapi Tak Tahu Penanggung Jawab
Di tengah polemik yang terus berkembang, sejumlah fakta baru turut mencuat.
Beberapa peserta yang mengikuti kegiatan wisata tersebut mengaku tidak dipungut biaya alias gratis. Namun saat ditanya wartawan mengenai siapa penanggung jawab, ketua rombongan, maupun panitia kegiatan, jawaban para peserta justru kompak: tidak mengetahui.
“Ikut saja, gratis. Tapi siapa penanggung jawab atau ketuanya, kurang tahu,” ujar beberapa peserta saat ditemui di kantor PGRI dan Korwil Pendidikan Kecamatan Sucinaraja, Senin siang (11/05/2026).
Pengakuan tersebut memantik pertanyaan baru mengenai pola koordinasi dan tata kelola kegiatan yang melibatkan unsur pendidikan di tingkat kecamatan. Sebab, dalam kegiatan kolektif dengan jumlah peserta cukup banyak dan berlangsung beberapa hari di luar daerah, lazimnya terdapat struktur koordinasi maupun penanggung jawab yang jelas.
Konflik Internal Pecah, Diduga Bermula Saat di Citumang
Ironisnya, ketika wartawan mendatangi kantor PGRI dan Korwil Pendidikan Kecamatan Sucinaraja, justru muncul dinamika lain yang tak kalah mengejutkan.
Di lokasi tersebut, diduga terjadi perselisihan internal yang dipicu persoalan komunikasi dan kesalahpahaman saat rombongan berada di kawasan wisata Citumang, Pangandaran.
Dua staf perempuan di lingkungan Korwil Pendidikan disebut merasa tersudut akibat adanya pernyataan dari pihak tertentu yang dinilai menyudutkan keberadaan mereka hingga dianggap berdampak pada citra dan nama baik lingkungan pendidikan Sucinaraja.
Menurut informasi yang berkembang, insiden itu diduga bermula ketika sebagian rombongan menaiki kendaraan bak terbuka di kawasan Citumang. Dalam suasana perjalanan tersebut, keberadaan kedua staf disebut menjadi topik pembicaraan yang kemudian memicu ketegangan.
Situasi itu bahkan memantik reaksi emosional dari salah seorang suami staf Korwil yang juga tenaga pendidik di salah satu SDN di Desa Tegalpanjang.
“Kalau tidak ada klarifikasi dan permohonan maaf, akan saya usut,” ujarnya kepada wartawan.
Meski demikian, media dalam posisi ini hanya memantau dinamika konflik yang berkembang tanpa masuk pada substansi perselisihan internal para pihak.
Dayat dan Yuniarti Minta Diselesaikan Secara Internal
Menyikapi situasi yang mulai memanas, salah satu penilik pendidikan, Dayat, bersama pengawas sekolah Hj. Yuniarti, S.Pd., meminta agar persoalan komunikasi tersebut diselesaikan secara internal terlebih dahulu agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
“Nanti kita bahas, kita rapatkan. Mudah-mudahan selesai dan tidak melebar ke mana-mana,” ujar Yuniarti.
Yuniarti yang juga mantan Korwil Pendidikan Sucinaraja saat ditanya terkait inisiatif kegiatan wisata tersebut tampak berhati-hati memberikan penjelasan karena mempertimbangkan kapasitasnya saat ini.
“Bukan inisiatif siapa-siapa, itu kegiatan operator sekolah saja,” jawabnya singkat.
Namun pernyataan tersebut justru menyisakan ruang pertanyaan publik, mengingat kegiatan itu disebut melibatkan unsur kepala sekolah dan operator sekolah dalam jumlah cukup besar serta berlangsung beberapa hari di luar daerah.
Kabid SD Belum Beri Jawaban Resmi
Sementara itu, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ai Sadidah, yang sebelumnya menyatakan akan melakukan follow up terhadap polemik wisata tersebut, hingga Senin Malam (11/05/2026) belum memberikan tanggapan resmi terkait perkembangan hasil penelusuran maupun kesimpulan sementara.
Konfirmasi yang dilayangkan media melalui aplikasi WhatsApp terkait hasil tindak lanjut persoalan tersebut belum memperoleh jawaban resmi.
Substansi Jangan Tenggelam oleh Saling Tuding
Polemik wisata ini kini tampak memasuki fase yang lebih kompleks. Dari semula menjadi sorotan terkait transparansi kegiatan dan sumber pembiayaan perjalanan, kini berkembang menjadi konflik internal, saling curiga, hingga persoalan nama baik antar rekan profesi.
Padahal, publik sejak awal masih menunggu jawaban yang lebih substantif: bagaimana mekanisme pembiayaan kegiatan tersebut, siapa penanggung jawabnya, bagaimana pola koordinasinya, serta apakah seluruh proses telah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sebab ketika perhatian mulai bergeser pada pencarian “siapa yang bicara ke media”, muncul kekhawatiran substansi utama justru tenggelam di tengah konflik emosional antar sesama rekan profesi pendidikan.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar relasi internal, melainkan juga kepercayaan publik terhadap tata kelola dunia pendidikan itu sendiri.(JB/RF)
