Menkeu: APBN Tetap Sehat dan Kredibel, Topang Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAKARTA, JABARBICARA.COM – Kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif di tengah meredanya tekanan dinamika global. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juni 2026 yang memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa berbagai indikator global menunjukkan tingkat volatilitas yang mulai menurun, sementara aktivitas ekonomi domestik terus menguat. Salah satu indikator yang mencerminkan perbaikan tersebut adalah Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang kembali memasuki zona ekspansi pada Mei 2026.

Perbaikan aktivitas ekonomi juga tercermin dari kuatnya permintaan domestik. Indeks belanja masyarakat, penjualan kendaraan bermotor, hingga konsumsi semen menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut Menteri Keuangan, data-data tersebut mengonfirmasi bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi terus bergerak positif.

Lebih lanjut, surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut selama 72 bulan berturut-turut. Arus modal asing juga kembali mencatatkan inflow pada triwulan II 2026, mencerminkan optimisme investor terhadap prospek ekonomi nasional. Inflasi hingga Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen (year-on-year), masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia.

Dari sisi fiskal, realisasi APBN hingga akhir Mei 2026 menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 22,1 persen serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh 19,9 persen.

Sementara itu, belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4 persen secara tahunan. Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat aktivitas ekonomi nasional. Menurut Menkeu, strategi percepatan belanja negara dilakukan agar dampak APBN terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.

Dengan realisasi tersebut, defisit APBN hingga akhir Mei 2026 tercatat sebesar 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih jauh di bawah batas yang ditetapkan undang-undang. Di saat yang sama, keseimbangan primer kembali mencatatkan surplus sebesar Rp58,6 triliun, mencerminkan pengelolaan fiskal yang semakin sehat dan berkelanjutan.

Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga APBN terus optimal berperan sebagai shock absorber dan penggerak perekonomian.